Parigi, Harianpos – Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan (Satgas PHL) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah kembali menjadwalkan rencana penertiban aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dilaporkan beroperasi lagi di sejumlah titik.
Langkah tersebut diambil menyusul adanya laporan masyarakat terkait kembalinya aktivitas alat berat di wilayah Desa Torono, Kecamatan Sausu dan di Desa Tombi, Kecamatan Ampibabo.
Sekretaris Satgas PHL Parimo, Muhammad Idrus, menyatakan bahwa tim saat ini tengah mematangkan persiapan teknis dan administratif sebelum turun langsung ke lapangan.
“Rencananya bulan April ini kita mau turun lapangan lagi. Kami sedang menunggu stabilitas anggaran operasional,” ujar Idrus saat dikonfirmasi melalui panggilan WhatsApp, belum lama ini.
Ia menjelaskan, selain persoalan anggaran, Satgas juga masih melakukan konsolidasi internal guna menyamakan persepsi di antara personel baru sebelum pelaksanaan peninjauan lapangan dilakukan.
Menanggapi desakan publik terkait lambatnya eksekusi penertiban PETI, Idrus menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) serta Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan.
Namun demikian, detail teknis operasi tidak dapat disampaikan ke publik demi menjaga efektivitas pelaksanaan penindakan.
“Langkah penindakan harus dilakukan secara tertutup agar operasi tidak bocor. Kalau dipublikasikan jadwalnya, dikhawatirkan operasi tidak berhasil. Jadi langkahnya memang dilakukan secara senyap,” tegasnya.
Berdasarkan data lapangan, aktivitas tambang ilegal di wilayah Sausu dan Ampibabo sebelumnya sempat dilaporkan terhenti pada akhir Ramadan lalu. Namun laporan terbaru menunjukkan adanya dinamika baru, di mana aktivitas penambangan kembali berlangsung.
Satgas PHL memastikan informasi tersebut telah masuk dalam catatan prioritas untuk segera ditindaklanjuti bersama aparat terkait.
Sebelumnya, pada Februari 2026, Satgas juga telah mengidentifikasi keberadaan alat berat di wilayah Ampibabo. Meski rencana penertiban telah disusun sejak awal tahun, realisasi di lapangan masih bergantung pada kesiapan anggaran operasional serta strategi pengamanan lokasi. ***
