Parigi, Harianpos – Program unggulan “membangun dari desa” yang menjadi bagian dari visi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase dan Abdul Sahid, mulai mendapat sorotan tajam dari DPRD. Sejumlah anggota dewan menilai pelaksanaan program tersebut belum menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat.
Sorotan itu mengemuka dalam rapat Paripurna LKPJ yang dipimpin Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfred Mas Boy Tonggiroh, dan dihadiri Wakil Bupati Abdul Sahid bersama jajaran pemerintah daerah, Selasa (8/4/2026).
Dalam forum tersebut, anggota DPRD dari Fraksi PKB, Arman Lawaha, mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam merealisasikan sejumlah program prioritas yang sebelumnya dijanjikan kepada masyarakat.
Menurutnya, hingga saat ini implementasi program “membangun dari desa” belum tergambar secara jelas di lapangan. Salah satu contoh yang disorot adalah program bantuan gas gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti.
“Program itu belum terlihat bentuk nyata pelaksanaannya. Padahal masyarakat menunggu realisasinya,” ujarnya di hadapan peserta rapat paripurna.
Ia menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berada pada jalur yang sesuai dengan komitmen politik kepada masyarakat.
Kritik serupa juga disampaikan anggota DPRD dari Fraksi PPP, Abdin. Ia menyoroti realisasi janji penerangan jalan yang sebelumnya ditargetkan rampung di wilayah Kota Parigi.
Menurutnya, meski sebagian lampu jalan telah berfungsi, masih banyak titik yang belum tersentuh penerangan sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan.
“Masih ada sejumlah ruas jalan yang gelap dan berisiko memicu kecelakaan. Ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” katanya.
Selain itu, Abdin juga menyinggung perlunya perhatian pemerintah terhadap para tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Parigi Moutong. Ia menilai penghargaan terhadap jasa mereka belum terlihat maksimal, terutama menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Parigi Moutong tahun 2026.
Menurutnya, para pejuang pemekaran memiliki kontribusi besar dalam terbentuknya daerah tersebut dan sudah semestinya mendapat penghormatan yang layak.
Rangkaian catatan DPRD dalam rapat paripurna tersebut menjadi sinyal meningkatnya fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus dorongan agar program prioritas benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke tingkat desa.*
