Parimo, Harianpos,- Pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024 akhirnya dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD Pemda Parigi Moutong (Parimo) diruang Paripurna gedung DPRD, Senin, (14/08/2023).
PPAS dibahas setelah adanya kesepakatan atas sinkronisasi antara Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
Hal itu diungkap ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sayutin Budianto saat ditemui media ini usai memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar), yang digelar ruang Paripurna gedung DPRD.
“Ia, jadi kami telah melakukan sinkronisasi KUA dengan RPD yang dalam rapat kita sebelumnya sempat dianggap tidak selaras. Makanya, sasaran kita pada KUA tahun anggaran (TA) 2024 nanti adalah, kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi yang menitikberatkan pada sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan yang berbasis komoditi unggulan,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, pembahasan terkait KUA Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2024 sempat berlangsung alot karena dianggap tidak sinkron dengan RPD periode 2023-2026.
Seperti diutarakan Wakil Ketua Banggar Mohammad Fadli, pada rapat Banggar dan TAPD yang digelar sebelumnya.
Fadli bersikukuh mempertahankan pendapatnya yang menilai KUA tahun anggaran 2024 dan RPD periode 2023-2026 yang telah disusun Pemda tidak sinkron satu sama lainnya.
Menurut Fadli, dalam dokumen RPD periode 2023-2026 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada pengentasan masalah kesejahteraan sosial, hingga peningkatan ekonomi melalui sektor Pertanian, Perikanan dan Perkebunan.
Namun hal ini, kata ia, seakan tidak nampak dalam KUA Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2024.
“Kalau kemarin kita berbicara arah kebijakan pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun perekonomian berbasis perikanan dan kelautan. Justru dalam penyusunan KUA terbaru ini tidak ada arah kebijakan dan tidak jelas apa yang mau di bahas di pembangunan 2024 baik itu dari aspek ekonomi maupun kebijakan belanja kita,” ujarnya.
Dari semua problem yang terjadi di Daerah Parigi Moutong, lanjut Fadli, harusnya berkonsentrasi pada sasaran dan strategi yang menjadi landasan dalam menyusun Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) tahun mendatang.
Ia menjelaskan, arah kebijakan pembangunan lah sangat berpengaruh terhadap porsi anggaran yang dituangkan pada aspek kebijakan belanja untuk semua OPD.
“Akan tetapi dalam KUA itu tidak jelas apa yang mau dibahas, saya yakin dan percaya RKA pun tidak jelas. Kalau kita mau konsentrasi terhadap masalah pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan tahun 2024, harusnya OPD terkait yang mendapatkan porsi anggaran besar, tinggal nanti menyesuaikan program di RKA,” pungkasnya.*
