Parigi, Harianpos – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mempertanyakan alokasi pembiayaan penyertaan modal daerah sebesar Rp5 miliar dalam proyeksi APBD Tahun Anggaran 2027.
Fraksi PDIP meminta kejelasan dari kepala daerah terkait target keuntungan (profit) dan manfaat (benefit) yang akan diperoleh daerah dari penyertaan modal tersebut.
“Kami tidak ingin penyertaan modal ini menjadi dana mati tanpa kontribusi balik bagi PAD,” tegas Juru Bicara Fraksi PDIP, Abdin, saat membacakan pandangan umum Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Parimo Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Rabu (16/8/2026).
Selain penyertaan modal, Fraksi PDIP juga mengingatkan bahwa target fiskal 2027 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam proyeksi APBD Tahun Anggaran (TA) 2027, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,454 triliun, sedangkan belanja daerah dialokasikan sebesar Rp1,449 triliun. Angka tersebut menurun dibandingkan dengan APBD 2026 yang mencapai Rp1,726 triliun.
Menyikapi penurunan anggaran tersebut, Fraksi PDIP mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran.
Fraksi ini meminta jaminan bahwa penurunan total pagu fiskal tidak mengorbankan program-program kerakyatan yang bersifat wajib, khususnya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Fraksi PDIP pun berharap seluruh catatan dan rekomendasi DPRD yang telah disampaikan dan menjadi kesepakatan dalam KUA dan PPAS TA 2027 telah terakomodasi dalam program dan kegiatan yang tercantum dalam penjabaran Raperda APBD 2027.
Soroti Penurunan Pendapatan pada Perubahan APBD 2026.
Sementara itu, terkait Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Fraksi PDIP menyoroti dinamika angka yang cukup signifikan dalam postur perubahan APBD.
Sorotan utama diarahkan pada penurunan pendapatan daerah. Fraksi PDIP mencatat total pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 mengalami penurunan sebesar Rp36,932 miliar.
Penurunan tersebut dipicu oleh berkurangnya pendapatan pada dua komponen, yakni pendapatan transfer yang turun sebesar Rp50,832 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah yang juga mengalami penurunan sebesar Rp43,131 miliar.
Atas kondisi tersebut, Fraksi PDIP meminta penjelasan konkret dari pemerintah daerah mengenai penyebab utama penurunan pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah.
Fraksi juga mempertanyakan langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah daerah agar program prioritas masyarakat tidak terganggu.
Meski demikian, Fraksi PDIP memberikan apresiasi atas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp57,031 miliar, dari sebelumnya Rp186,259 miliar menjadi Rp243,290 miliar pada perubahan APBD 2026.
Menurut Fraksi PDIP, peningkatan tersebut menunjukkan adanya optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal. Karena itu, Fraksi meminta agar tren positif tersebut terus dipertahankan secara transparan dan akuntabel.
Fraksi PDIP juga mengapresiasi kenaikan belanja modal sebesar Rp36,973 miliar dalam perubahan APBD TA 2026. Fraksi berharap peningkatan belanja modal tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur pedesaan dan fasilitas pertanian yang dapat menopang perekonomian berbasis kerakyatan.
Namun, berbeda dengan belanja operasi daerah. Fraksi PDIP secara khusus menyoroti lonjakan belanja operasi tersebut yang naik sebesar Rp 84,804 miliar.
Pasalnya, di tengah penurunan total pendapatan daerah, belanja daerah justru direncanakan meningkat.
Fraksi PDIP mengingatkan jajaran birokrasi agar tidak terjebak pada pemborosan anggaran yang bersifat konsumtif dan lebih banyak digunakan untuk kepentingan aparatur.
“Kenaikan belanja operasi harus benar-benar menyentuh pelayanan publik secara langsung, bukan sekadar perjalanan dinas atau belanja seremonial,” demikian tertulis dalam pandangan Fraksi PDIP.*
