Parigi, Harianpos – Peta kontestasi menuju Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai mengemuka dalam Dialog Publik bertajuk “Menakar Peluang Kader PMII dalam Kontestasi Ketua Umum PBNU” yang digelar Forum Muda Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tengah di Kedai Aswaja, Kota Palu, Sabtu (25/7/2026) malam.
Forum yang menghadirkan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), akademisi, dan alumni PMII tersebut tidak hanya membahas dinamika pemilihan Ketua Umum PBNU, tetapi juga memunculkan dukungan terhadap Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, sebagai salah satu figur yang dinilai layak memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.
Dialog dihadiri Ketua PW LPPNU Sulawesi Tengah H.M. Amin Thahir, Ketua PW PERGUNU Sulawesi Tengah Nasarudin Kadir, akademisi Universitas Tadulako Dr. Nur Alamsyah, Ketua PCNU Kota Palu Dr. Rusdin Ahmad, akademisi UIN Datokarama Palu Mohammad Sadiq, serta diikuti pengurus NU, kader PMII, dan sejumlah tokoh masyarakat.
Ketua PW PERGUNU Sulawesi Tengah Nasarudin Kadir menegaskan bahwa pembahasan mengenai pemilihan Ketua Umum PBNU tidak sekadar menyangkut pergantian kepemimpinan organisasi, tetapi juga menentukan arah masa depan bangsa.
Menurutnya, posisi strategis Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia membuat setiap dinamika kepemimpinan PBNU memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial, pendidikan, hingga kebangsaan.
Ia juga mengulas sejarah hubungan PMII dengan NU. Meski sempat mengalami dinamika setelah Deklarasi Munarjati, PMII tetap memiliki hubungan ideologis yang kuat dengan Nahdlatul Ulama dan kini kembali menjadi badan otonom NU.
Nasarudin Kadir juga mengingatkan agar kontestasi Muktamar PBNU tidak dipahami sebagai pertarungan antarkubu secara permanen.Menurutnya, dinamika politik di lingkungan NU bersifat cair sehingga ruang kompromi dan konsolidasi tetap terbuka selama diarahkan untuk kemaslahatan organisasi dan masa depan Nahdlatul Ulama.
Sementara itu, akademisi Universitas Tadulako Dr. Nur Alamsyah menilai kontestasi kepemimpinan PBNU harus dilihat dari perspektif penguatan jam’iyah dan pelayanan kepada umat, bukan sekadar perebutan jabatan.Ia juga berpandangan bahwa tokoh-tokoh NU dari luar Pulau Jawa memiliki peluang yang layak diperhitungkan dalam kepemimpinan PBNU.
Ketua PW LPPNU Sulawesi Tengah H.M. Amin Thahir mengingatkan pentingnya menjaga semangat historis Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang memiliki kontribusi besar terhadap lahirnya Republik Indonesia.
Ia berharap Muktamar PBNU mendatang tidak mengulangi dinamika yang terjadi pada Muktamar 2021 di Lampung dan menekankan bahwa kepemimpinan NU harus tetap berpijak pada integritas moral serta kemaslahatan umat.
Dalam forum tersebut juga mengemuka informasi bahwa Ketua PWNU Sulawesi Tengah telah menginstruksikan jajaran kepengurusan di wilayahnya untuk memberikan dukungan kepada Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar dalam kontestasi Ketua Umum PBNU.
Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya membangun konsolidasi dukungan menjelang Muktamar.Ketua PCNU Kota Palu Dr. Rusdin Ahmad menyatakan jajaran PCNU di Sulawesi Tengah siap menyelaraskan langkah dengan arah kebijakan PWNU.
Menurutnya, KH. Nasaruddin Umar merupakan figur yang tepat untuk memimpin PBNU dan sinyal dukungan dari Ketua PWNU Sulawesi Tengah menjadi dasar konsolidasi di tingkat cabang.
Meski demikian, Rusdin juga menyoroti pentingnya kepastian Surat Keputusan (SK) kepengurusan sebagai fondasi penguatan kelembagaan NU di daerah.
Ia menilai keberadaan SK bukan hanya berkaitan dengan administrasi organisasi, tetapi juga menentukan kekuatan posisi NU dalam membangun kemitraan dengan pemerintah serta memperjuangkan kepentingan warga nahdliyin.
Dalam diskusi berkembang pandangan bahwa belum terbitnya SK kepengurusan sebagaimana disampaikan Rusdin dapat memengaruhi kekuatan konsolidasi politik di tingkat daerah menjelang Muktamar, termasuk terhadap dukungan yang diarahkan kepada Prof. Nasaruddin Umar.
Pada sesi berikutnya, akademisi UIN Datokarama Palu Mohammad Sadiq memaparkan dinamika politik menjelang Muktamar PBNU dan peluang sejumlah figur yang dinilai memiliki kapasitas memimpin organisasi.
Ia menilai Prof. Nasaruddin Umar merupakan sosok yang layak diperhitungkan karena dinilai tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum PBNU, namun memiliki kapasitas intelektual, komunikasi, dan kepemimpinan untuk menyatukan berbagai elemen di tubuh Nahdlatul Ulama apabila mendapat amanah.
Dalam sesi dialog, sejumlah peserta juga menekankan bahwa kepemimpinan PBNU ke depan membutuhkan figur yang mampu memadukan tradisi keulamaan, kapasitas intelektual, serta kemampuan menjawab tantangan organisasi di tingkat nasional.
Menutup diskusi, Ketua Forum Muda Alumni PMII, Moh. Alwi Pakaya, merangkum tiga poin utama hasil dialog, yakni pentingnya menghadirkan gagasan baru dari kader muda alumni PMII, memperkuat konsolidasi internal alumni PMII menjelang Muktamar PBNU, serta mendorong lahirnya pemimpin NU yang mampu menjadi pemersatu umat dan menjawab tantangan organisasi di masa depan.**
