Parigi, Harianpos – Proyek pembangunan landscape di kawasan Perpustakaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) yang dikerjakan CV Kalukubula Sulteng kembali menuai sorotan. Selain mengalami keterlambatan penyelesaian, proyek senilai Rp 397 juta itu dinilai menyimpan sejumlah persoalan teknis dan tata kelola anggaran.
Pengamat kebijakan publik, Dedi Askary, SH, menyebut proyek tersebut bukan sekadar terlambat secara fisik, tetapi mencerminkan anomali dalam manajemen proyek pemerintah.
“Ini bukan hanya soal waktu, tetapi menyangkut perencanaan, transparansi, dan efektivitas penggunaan anggaran negara,” ujar Dedi dalam analisis kritisnya, Senin (202/01/2026).
Dedi menyoroti munculnya paket pekerjaan landacape buangan dari pembangunan perpustakaan yang tidak terlacak dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) maupun sistem LPSE.
Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik serta berpotensi melanggar aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Ketiadaan proyek dalam RUP menunjukkan lemahnya perencanaan. Proyek yang muncul mendadak sangat rentan terhadap praktik pemecahan paket atau pengadaan tanpa kesiapan teknis,” tegasnya.
Dedi menilai hasil landscape tidak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan. Ia menyebut tampilan di lapangan hanya berupa kolam dangkal, penanaman rumput sederhana, vegetasi terbatas, serta tiang lampu yang belum berfungsi.
“Dengan nilai hampir Rp 400 juta, seharusnya kualitas landscape sudah menyentuh standar estetika dan fungsional ruang publik modern, bukan sekadar dekoratif,” katanya.
Ia juga mengkritisi metode penanaman rumput yang dinilai terlalu ekonomis untuk proyek bernilai besar, yang mencerminkan rendahnya rasio kualitas terhadap biaya.
Manajemen proyek dinilai lemah. Menurut Dedi alasan keterlambatan pekerjaan landscape karena menunggu penyelesaian gedung utama juga dinilai sebagai bentuk kegagalan perencanaan jadwal proyek.
Dalam praktik konstruksi modern, kata Dedi, ketergantungan antarpekerjaan seharusnya diantisipasi sejak awal melalui perencanaan lintasan kritis (critical path).
“Jika bangunan utama belum siap, landscape seharusnya tidak dipaksakan dalam tahun anggaran yang sama. Ini justru menunjukkan buruknya koordinasi antar-satuan kerja,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai landscape yang dibangun belum memenuhi fungsi ruang publik yang ideal. Tidak terlihat adanya integrasi drainase yang baik, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, maupun konsep ruang belajar terbuka sebagaimana lazim pada perpustakaan modern.
“Yang muncul hanya elemen dekorasi, bukan infrastruktur pendukung aktivitas masyarakat,” tambahnya.
Secara keseluruhan, Dedi menyimpulkan proyek landscape Perpustakaan Parimo menunjukkan adanya kesenjangan besar antara anggaran yang dikeluarkan dan hasil fisik di lapangan.
“Ini mengarah pada indikasi mismanajemen perencanaan sejak hulu. Narasi teknis yang disampaikan terkesan defensif dan belum menjawab substansi persoalan akuntabilitas publik,” pungkasnya.
Dedi Askary : Proyek Landscape Bukan Hanya Soal Keterlambatan, Cermin Anomali Manajemen















