Parigi, Harianpos – Plt. kepala dinas kesehatan ( Dinkes) kabupaten Parigi Moutong, I Gede Widiadha, SKM.,M.AP menanggapi hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD dan RSUD Anutaloko berkaitan pengutamaan rujukan pasien Puskesmas ke rumah sakit milik daerah.
I Gede Widiadha mengaku bersepakat atas usulan rujukan perawatan pasien diprioritaskan ke rumah sakit pemerintah, khususnya bagi penerima bantuan iuran BPJS kesehatan ditanggung dari APBD kabupaten. Namun, dengan ketentuan harus dibarengi upaya pembenahan dan peningkatan layanan kesehatan di internal rumah sakit.
” Saya sangat sepakat untuk mengutamakan rumah sakit daerah. Sumber dananya dari daerah (BPJS tanggungan Pemda), masa kita tidak mau bangun fasilitas yang disediakan pemerintah daerah, tetapi itu harus diiringi dengan perbaikan internal rumah sakit, ” jelas Kadinkes, I Gede via telepon, Sabtu (17/5).
Olehnya, Kadinkes berinisiatif melakukan pertemuan dengan mengundang seluruh kepala Puskesmas (Kapus) dan direktur rumah sakit daerah yang berada di Parigi Moutong, seperti Anutaloko, Raja Tombolotutu dan RSUD di Moutong.
Pertemuan ini dalam rangka duduk bersama membahas secara komprehensif terkait hal-hal perlu dibenahi, sehingga penerapan kebijakan tersebut dipastikan tidak akan mengabaikan hak pasien yakni mendapatkan pelayanan responsif dan terbaik.
” Saya akan meminta arahan pimpinan daerah berkaitan rencana melaksanakan pertemuan ini. Di situ kita akan evaluasi bersama mengapa ke rumah sakit swasta, tentu Puskesmas punya alasan. Dengan begitu bisa diketahui apa saja yang harus dibenahi baik internal Puskesmas maupun rumah sakit daerah, ” jelas Kadis.
Meski demikian, kata Kadis, keberadaan rumah sakit swasta seperti RSIA Defina juga dibutuhkan dan perlu disupport, sebab selama ini menjadi opsi layanan di kabupaten yang membantu masyarakat secara umum memperoleh pelayanan kesehatan khususnya bagi pasien persalinan.
” Kalau hanya RS Anutaloko juga apakah mampu menampung semua pasien persalinan ? Ini juga harus kita fikirkan,” jelas I Gede.
Tahun Ini, Pemkab Tanggung Iuran BPJS Kesehatan Warga Capai Rp 19 M
Ia menjelaskan, pada tahun ini sebanyak 5.200 warga Parimo kategori tidak mampu mendapatkan bantuan jaminan kesehatan melalui APBD kabupaten dengan anggaran mencapai Rp 19 Miliar. Angka ini disebut mengalami kenaikan sebesar Rp 2,1 Miliar dibanding tahun sebelumnya Rp 17 Miliar.
Menurutnya, berdasarkan validasi data, ditetapkan jumlah masyarakat nominasi layak bantu di Parimo kurang lebih 10 ribu orang. Kemudian dilakukan sharing anggaran Pemrprov, dan disepakati 50 persen ditanggung melalui APBD provinsi.
Hal tersebut dalam rangka mendukung program Berani Sehat, masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit secara gratis cukup menggunakan KTP.
” Untuk mendukung program Berani Sehat, sekitar 5.200 orang masyarakat Parimo iuran BPJS nya ditanggung menggunakan APBD Kabupaten. Total keseluruhan 10 ribuan orang, tetapi Pemrov menanggung 50 persen, ” jelas Kadis.*
