Gubernur Bentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria di Sulteng

banner 468x60

Palu, Harianpos – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura membentuk tim penyelesaian konflik agraria yang sampai saat ini masih menjadi persoalan di Sulteng. Problem Agraria dinilai dapat menghambat pembangunan daerah, sehingga perlu dituntaskan.

Tim dibentuk terdiri dari dari orang – orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas bidang agraria yang selama ini berperan aktif melakukan pendampingan masyarakat terkait permasalahan pertanahan.

Pada kesempatan Itu, Gubernur didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto dan Tim Ahli Gubernur.

Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa konflik agraria banyak menimbulkan gejolak sosial dimasyarakat dan cendrung menimbulkan hal – hal yang menghambat pembangunan di daerah.

Melihat kondisi yang berkembang, menurutnya banyak  permasalahan terjadi di masyarakat khususnya bidang Agraria  yang harus segera diselesaikan agar jaminan investasi di daerah mendapat kepastian hukum dan tidak terjadi gesekan di masyarakat.

“Sehingga saya akan membentuk tim penyelesaian konflik agraria yang terjadi dimasyarakat. Saya berharap tim ini melihat langsung dimasyarakat kalau ada kebuntuan komunikasi, sehingga kita dapatkan bentuk penyelesaiannya,” jelas Gubernur, Rabu (16/02/2022) di ruang kerjanya.

Rusdy Mastura mengatakan, daerah Sulteng sangat membutuhkan investasi untuk meningkatkan pembangunan. Pasalnya, saat ini fiskal daerah di Provinsi ini masih sangat rendah, sehingga sangat dibutuh dukungan dari Investor untuk membuat loncatan pembangunan.

“Kita berharap PAD kita bisa mencapai 5 Triliun. Saat ini hanya 1 Triliun. Gaji ASN sudah 1,6 Triliun. kita bersyukur ada dana transfer dari Pusat,” jelas Rusdy Mastura.

Ia juga menyampaikan bahwa tahun 2022 ini, Pemerintah Daerah (Pemda) berhasil mengurangi angka kemiskinan 1 persen dan pertumbuhan pembangunan sangat tinggi
Hal itu didorong adanya kucuran KUR BRI 2,5 Triliun dan investasi yang berjalan baik.

Gubernur kembali menegaskan Pemda Sulteng tidak boleh hanya mengandalkan APBD. Sebab dana tersebut hanya bisa meningkatkan pembangunan hanya 20 persen, sementara swasta mampu meningkatkan pembangunan sebesar 80 persen.

“Kita harus mempersiapkan Sulawesi Tengah menjadi daerah penyangga ibu Kota baru. Sehingga pertanian, perkebunan dan perikanan harus kita tingkatkan. Jaminan Investasi harus kita wujudkan agar rencana  pembangunan industri perikanan halal bisa segera dibangun. Beberapa Smelter akan dibangun dan Food Estate segera akan dibangun. Olehnya perlu ada kepastian bidang agraria untuk lokasi pembangunan industri dan investasi di daerah kita,” bebernya.***

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.