Palu,Harianpos.com- Gubernur Sulawesi Tengah menanggapi aksi yang di lakukan oleh elemen masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu, Rusdi Mastura menyampaikan Akan merekomendasikan di Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pencabutan IUP PT Trio Kencana.
Aksi yang di lakukan Aliansi Rakyat Bersatu
tersebut menindaklanjuti tuntutan Aliansi Tani Rakyat (ARTI) Koalisi Tolak Tambang (KTT) terhadap PT Trio Kencana, serta buntut tewasnya Pemuda bernama Erfaldi (21) warga Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah, diduga akibat luka tembak dalam aksi blokade jalan Trans Sulawesi, di Desa Katulistiwa, Sabtu 12 Februari 2022.
Dalam aksi itu, massa membawa tuntutan Pertama, Cabut Izin usaha Pertambangan (IUP) PT. Trio Kencana. Kedua, Gubernur harus bertanggungjawab, ketidakhadiran Negara dalam aksi penolakan PT. Trio Kencana.
Ketiga, menuntut Gubernur mengadakan panitia penyelesaian konflik agraria. Keempat, mengutuk semua tindakan militeristik dalam semua penanganan kasus-kasus atau sengketa agraria.
Dalam orasinya Iskandar, Koordinator lapangan (Korlap), meminta agar gubernur segera mencabut IUP PT Trio Kencana dari dari tiga kecamatan di tiga kabupaten di parigi moutong, karena dengan adanya aktivitas pertambangan justru akan merusak area pertanian masyarakat. mengancam kehidupan rakyat.
“Satu nyawa telah melayang dan itu anak dari petani yang hanya mencari keadilan, Sekali lagi kami minta dengan hormat agar kiranya bapak Gubenur keluar karena kami sendiri mau mendengar dialog dari bapak Gubernur agar segera mencabut Izin Usaha Produksi (IUP) PT. Trio Kencana,” teriaknya dengan tegas saat lakukan orasi di depan Kantor Gubernur, Senin (14/2/2022
Ia juga menyayangkan sikap Gubernur yang kontroversi yang justru memperkeruh suasana terkait dengan meminta penangkapan Korlap (ARTI KTT)
“Tetapi justru penyataan kontroversi yang keluar dari mulut gubernur yang mengarahkan untuk menangkap korlap-korlap yang melaksanakan aksi, maka kami meminta untuk ketemu gubernur untuk meminta kejelasan serta segera mencabut IUP PT Trio Kencana”, ungkap Korlap
Sekira kurang lebih 1 jam usai melakukan orasi di depan pagar Kantor Gubernur Sulteng, massa aksi di minta sedikitnya 30 orang perwakilan untuk menemui Gubernur Rusdy Mastura di dalam ruang kerjanya
Dalam pertemuan tersebut perwakilan Elemen masyarakat dan Mahasiswa, Saharudin mendesak kepada Gubernur agar mencari pelaku pembunuhan terhadap anak petani, karena tidak ada alasan apapun ketika masyarakat menuntut haknya serta mencari keadilan tetapi mereka di tembak.
Selain itu, kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk segera menyelesaikan kasus-kasus agraria yang ada di sulawesi tengah, dan berhenti memberikan izin di Daerah yang khusus untuk pertanian
“Jika tidak ini akan melahirkan konflik-konflik baru yang akan ada korban berikutnya, mohon agar di tinjau kembali izin izin usaha pertambangan di daerah yang memang di khususkan untuk pertanian, tidak perlu memasukan pertambangan untuk jadi ekonomi baru untuk masyarakat,” ungkapnya
“Semoga bapak bisa merekomendasikan pencabutan IUP terhadap PT Trio Kencana, Dan bapak bisa memetakan untuk sektor pertanian. Jangan sampai tercampur antara sektor pertanian dan pertambangan, karena untuk menjadi penyangga ibu kota negara baru tentu harus mempersiapkan ketahanan pangan,” tambahnya
Sementara itu, menanggapi tuntutan massa, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, menyampaikan bahwa penerbitan IUP PT Trio Kencana telah ada sejak tahun 2012.
“Kenapa masyarakat tidak menolak, dan pada waktu kampanye aspirasi tentang IUP Tambang tersebut sudah ada. Tapi ada masyarakat yang setuju dan ada juga masyarakat tidak setuju, jadi harus dilakukan kajian untuk pengusulan penciutan luas area IUP PT. Trio Kencana atau melakukan pemberhentian IUP,” sebutnya
Manta Walikota Palu ini menegaskan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mencabut Izin IUP tersebut. Pemerintah Provinsi, kata dia, hanya mengusulkan sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Menteri ESDM.
“Saya akan ke Jakarta langsung membuat rekomendasi terkait pencabutan IUP,” kata Gubernur Sulteng
Pewarta : Arif Ashari
