Parigi, Harianpos – Pola perbaikan yang dilakukan selama ini di RSUD Anuntaloko Parigi dinilai hanya bersifat sementara alias tambal sulam, sehingga kerusakan yang sama terus berulang, terutama pada fasilitas dasar seperti toilet dan sistem pembuangan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sayutin Budianto, menyentil buruknya tata perencanaan di rumah sakit tersebut. Ia menilai rehabilitasi fasilitas dilakukan tanpa perhitungan matang, sehingga terkesan hanya menghambur-hamburkan anggaran.
Sayutin menilai perencanaan yang lemah menjadi penyebab utama berbagai masalah fasilitas di RSUD Anuntaloko yang hingga kini belum terselesaikan secara menyeluruh.
“Kita akan minta perencanaan menyeluruh dari pihak rumah sakit. Sebab, selama ini di rumah sakit itu tambal sana, tambal sini. Akhirnya toilet selalu bermasalah, macet terus. Berarti ada yang salah di perencanaan,” ujar Sayutin, Jumat (1/4/2026).
Ia menegaskan, perencanaan seharusnya mampu mengidentifikasi akar masalah, apakah berasal dari septic tank, jaringan pipa, atau sistem lainnya, sebelum dilakukan perbaikan. Tanpa itu, menurut dia, anggaran yang dikeluarkan berpotensi tidak efektif.
“Kalau setiap saat tambal sulam, itu hanya menghabis-habiskan anggaran saja. Harus diurai dulu masalahnya apa, baru diselesaikan secara tuntas,” katanya.
Sorotan terhadap perencanaan ini menguat setelah DPRD menerima sejumlah keluhan dari pasien dan keluarga pasien, termasuk toilet di ruang perawatan pasien operasi yang tidak berfungsi.
Laporan tersebut dikuatkan melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pada Kamis (30/4/2026) bersama Wakil Bupati Parimo, Abdul Sahid.
Saat sidak, ditemukan pasien pasca operasi yang memiliki keterbatasan mobilitas terpaksa dipindahkan ke kamar lain hanya untuk menggunakan toilet.
“Ada pasien operasi yang toilet ruangannya tidak bisa dipakai. Terpaksa harus digotong ke kamar sebelah hanya untuk ke toilet. Ini sangat memprihatinkan,” kata Sayutin.
Selain itu, DPRD juga mempertanyakan efektivitas program rehabilitasi sejumlah gedung rumah sakit yang belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar seperti kebocoran pipa dan rembesan air.
Sebagai rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD dinilai memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. Pendapatan rumah sakit, menurut Sayutin, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembenahan secara komprehensif.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti kondisi ruang bersalin yang ditemukan kosong saat sidak, padahal kebutuhan layanan persalinan di masyarakat relatif tinggi.
Secara teknis, DPRD meminta pihak rumah sakit melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fasilitas.
Dalam sidak tersebut, tim juga menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai tak layak, mulai dari toilet rusak, instalasi listrik dan stop kontak yang bermasalah, hingga isu kebersihan dan kinerja petugas cleaning service yang menjadi catatan serius.
