Parigi, Harianpos – Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Drs. Alfres Masboy Tonggiroh, M.Si, melontarkan kritik keras kepada Dinas Pertanian Parimo agar lebih peka terhadap krisis yang dialami petani durian montong, yang merupakan ikon ekonomi wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Alfres merespon para petani yang mengeluhkan produksi panten Durian Montong anjlok saat menggelar kegiatan reses di Desa Beraban, Kecamatan Balinggi, Rabu malam (22/04/2026).
Dalam pertemuan tersebut, ia menunjukkan komitmen nyata dalam membela hak petani dengan langsung menyerap aspirasi sekaligus menyoroti lemahnya respons terhadap persoalan yang dihadapi petani durian.
Petani di Desa Beraban melaporkan produksi durian montong mengalami penurunan drastis akibat serangan penyakit misterius yang dikenal warga sebagai penyakit “Bangkalan”.
Dari rata-rata produksi 10 ton, kini hanya tersisa sekitar 1 ton atau turun hingga 90 persen.
“Petani durian kita ini pahlawan ekonomi daerah, bahkan produknya sudah ekspor. Tapi kenapa saat pohon mereka sakit, pemerintah seolah tidak hadir? Saya tegaskan ke Dinas Pertanian, jangan biarkan petani berjuang sendiri. Segera turunkan tim ahli untuk meneliti, jangan biarkan petani hanya bergantung pada obat-obat komersial,” tegas Alfres di hadapan konstituennya.
Terkait kondisi anggaran daerah, politisi senior tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp200 miliar akibat tekanan ekonomi global dan meningkatnya beban belanja pegawai P3K.
Meski demikian, ia memastikan usulan prioritas masyarakat tetap akan dikawal, termasuk perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES) di Dusun 2, Desa Beraban.
Selama ini, kondisi irigasi yang kurang memadai kerap memicu banjir yang merendam permukiman warga hingga area Pura. Karena itu, menurutnya, penanganan persoalan tersebut menjadi kebutuhan mendesak.
“Kita harus jujur soal anggaran yang terbatas. Namun, untuk urusan mendesak seperti irigasi dan penanganan banjir di Beraban, tidak ada tawar-menawar. Ini prioritas,” tegasnya.
Alfres juga meminta Pemerintah Desa segera menyiapkan proposal teknis lengkap disertai titik koordinat lokasi agar rencana perpanjangan saluran irigasi sepanjang 550 meter dapat segera dimasukkan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
Selain itu, terkait permohonan bantuan material untuk pembangunan Pura Puncaksari, Alfres menyatakan kesiapannya membantu melalui dana Pokok Pikiran (Pokir), dengan catatan seluruh persyaratan administrasi harus dipenuhi secara lengkap.
“Bantuan rumah ibadah bisa kita bantu, tapi syaratnya harus ketat. Harus ada sertifikat atau surat keterangan tanah dari desa dan titik koordinat yang presisi. Ini demi keamanan bersama agar tidak ada persoalan hukum di kemudian hari,” jelasnya.
Di akhir kegiatan reses, Alfres kembali menegaskan sikap politiknya untuk menjaga wilayah Balinggi dan Torue dari aktivitas pertambangan. Ia menilai kawasan tersebut merupakan salah satu penopang utama ketahanan pangan daerah yang harus dilindungi.
“Balinggi adalah lumbung pangan kita. Saya secara pribadi dan lembaga menolak keras segala bentuk izin tambang di sini. Lebih baik kita fokus pada perbaikan infrastruktur pertanian dan pembukaan akses ekonomi baru seperti jalan penghubung Sigi–Sausu yang sedang kita upayakan,” pungkasnya.
Sumber : Humas DPRD Parigi Moutong
