Parigi, Harianpos – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong, Senin (12/01/2026).
Rakor yang diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini terhubung secara virtual dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, selaku pimpinan rapat.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan bahwa Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tidak hanya bersifat rutin, tetapi menjadi instrumen evaluasi strategis pemerintah pusat bersama daerah dalam merumuskan kebijakan pengendalian harga sepanjang tahun 2026. Ia menekankan perlunya langkah konkret dan terukur, khususnya dalam menghadapi potensi gejolak harga pangan pokok.
Salah satu fokus utama yang disoroti adalah stabilitas harga beras. Menurut Tomsi, pengendalian harga beras yang relatif terkendali saat ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, Bulog, Kementerian Pertanian, hingga unsur TNI dan Polri melalui pelaksanaan operasi pasar.
Menjelang bulan suci Ramadan, Kemendagri meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan pemantauan harga secara berkala, sekaligus memastikan ketersediaan stok bahan pokok di pasaran agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Selain isu inflasi, rapat tersebut juga menyoroti penanganan pascabencana serta dinamika harga di sejumlah wilayah pada tahun 2026.
Tomsi Tohir menyampaikan bahwa meskipun terjadi kenaikan harga di beberapa daerah dan adanya bencana alam, tingkat inflasi nasional masih berada dalam batas aman.
“Alhamdulillah, walaupun ada kenaikan di beberapa titik, inflasi nasional masih berada dalam rentang yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Di sisi lain, evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah turut menjadi agenda penting. Pembahasan difokuskan pada kesiapan perencanaan daerah, dukungan regulasi, serta peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan hunian layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendukung program nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sumber: Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong/MR.
