Morut, Harianpos,- Warga Morowali Utara (Morut) semakin kesulitan mendapatkan gas elpiji bersubsidi 3 kg.
Selain langka, harga gas yang seharusnya terjangkau kini melonjak drastis hingga mencapai Rp 70.000 – Rp 80.000 per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 27.800 per tabung.
Fenomena ini sangat berdampak pada masyarakat kecil, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengandalkan gas bersubsidi untuk menjalankan usaha mereka.
Kenaikan harga yang tidak terkendali ini memicu keresahan di kalangan masyarakat dan mendorong pemerintah daerah untuk segera bertindak.
Untuk mencari solusi atas permasalahan ini, Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira K, menggelar rapat darurat di Ruang Pola Kantor Bupati Morut, Senin (3/2/2025).
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Asisten Administrasi, Perekonomian, dan Pembangunan Setda Morut Ir. Ridwan, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Yanismal Botuale, serta perwakilan dari Polres Morut, Dandim 1311 Morowali, dan Satpol PP. Selain itu, para kepala OPD, camat Petasia, serta agen resmi distributor elpiji seperti Direktur PT. Ponggawa Gas Morut, Fanny Tampake, juga turut hadir.
Namun, satu agen resmi lainnya, PT. Muhab Anugrah Bersama yang bermarkas di Desa Tabarano, Kecamatan Mori Utara, tidak hadir dalam pertemuan tersebut tanpa alasan yang jelas.
Dari hasil pertemuan tersebut, terungkap beberapa dugaan penyebab kelangkaan dan melonjaknya harga gas elpiji 3 kg di Morowali Utara:
- Penimbunan oleh Oknum Tak Bertanggung Jawab
Ada indikasi bahwa beberapa pihak melakukan penimbunan gas elpiji untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. - Peran Penjual Tidak Resmi
Munculnya pengecer ilegal yang bukan penyalur resmi juga memperburuk situasi. Mereka menjual tabung dengan harga jauh di atas HET, mempermainkan harga pasar, dan membuat distribusi tidak terkendali. - Penggunaan Elpiji Bersubsidi yang Tidak Tepat Sasaran
Banyak pengguna yang sebenarnya tidak berhak menggunakan gas bersubsidi tetapi tetap menggunakannya, sehingga stok yang seharusnya cukup menjadi langka. - Pasokan Ilegal dari Luar Daerah
Ditemukan adanya pasokan elpiji 3 kg dari luar Morowali Utara, seperti dari Palopo, Makassar, dan Palu. Tabung-tabung ini diduga dijual dengan harga tinggi di pasaran.
Menanggapi kondisi ini, Wakil Bupati H. Djira menegaskan bahwa semua pihak harus turun langsung ke lapangan untuk mengawasi agen, pangkalan, dan pengecer yang tidak resmi.
“Harus ada tindakan nyata di lapangan untuk mengetahui penyebab pasti kelangkaan ini. Kita wajib melindungi masyarakat, baik produsen maupun konsumen,” tegasnya.
Khusus kepada PT. Ponggawa Gas Morut, Wabup meminta penjelasan mengenai mekanisme pengawasan distribusi gas elpiji di tingkat pangkalan. Pasalnya, meski beberapa pangkalan baru saja mendapatkan stok dari agen, laporan menunjukkan bahwa tabung sering kali cepat habis atau bahkan kosong dalam waktu singkat.
“Kami ingin tahu, apakah ini karena stok yang memang tidak mencukupi atau ada permainan di tingkat pangkalan dan pengecer? Ini harus segera ditemukan solusinya,” ujar Wabup.
Sebagai langkah konkret, rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk membentuk tim terpadu yang akan melakukan pengawasan di bawah koordinasi Satpol PP.
Tim ini akan turun langsung ke lapangan guna memastikan distribusi berjalan dengan baik serta menindak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.
Dengan adanya langkah tegas dari pemerintah daerah, diharapkan masalah kelangkaan dan lonjakan harga elpiji 3 kg di Morowali Utara dapat segera teratasi, sehingga masyarakat bisa kembali mendapatkan gas bersubsidi dengan harga yang wajar.*
