Sekda : Perencanaan Program Harus Didukung Data Yang Valid

Parigi, Harianpos – Sekretari Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran Tiangso menekankan semua program kegiatan yang akan dilaksanakan harus didukung dengan data yang akurat dan valid. Begitupun, sebaliknya, data yang valid tetapi tidak didukung perencanaan yang terintegrasi maka hasilnya tidak baik.

“Jadi dua hal ini yang paling di butuhkan yaitu data dan perencanaan harus sejalan dengan baik,” jelas Sekretari Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran Tiangso, saat membuka dengan resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan lokakarya I analisis situasi stunting, di Aula Kantor Bappelitbangda, Rabu (01/11/2023).

Ia mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) belum mendapatkan data akurat dari sektor ekonomi yang manakah paling banyak menyumbang angka stunting di Parigi Moutong.

“Apakah pada tahap ekonomi yang diatas juga menyumbang stunting, taraf ekonomi yang sedang atau tahap ekonomi lemah. Dari tiga kelompok ini, mana yang banyak menyumbang angka stunting maka itu yang harus kita kaji bersama-sama,” ujarnya.

Zulfinasran juga menyampaikan, terkait dengan pelaksanaan lokakarya analisis situasi stunting tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kabupaten Parimo.

Menurutnya sebaran prevalensi stunting tersebut terdiri dari sebaran keluarga beresiko stunting, situasi ketersedian program dan praktik manajemen layanan.

“Sedangkan, analisis situasi dilakukan untuk mengenali permasalahan dalam integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif pada kelompok sasaran,” kata Sekda.

Ia meminta agar analisis situasi itu dapat memberikan informasi untuk membuat keputusan strategis dalam hal memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola Kabupaten/Kota untuk peningkatan cakupan layanan intervensi gizi.

“Bukan hanya itu, kita juga harus mengupayakan perbaikan manajemen layanan dan peningkatan akses lima kelompok sasaran, meningkatkan efektivitas sistem manajemen data serta menentukan kegiatan penguatan dan pemberdayaan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam meningkatkan integrasi layanan,” pungkasnya.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.