Parigi, Harianpos – Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (PIPW) Bappelitbangda Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun rincian belanja hingga tingkat subkegiatan.
Langkah itu dinilai penting agar setiap program prioritas memiliki dukungan pembiayaan yang terukur dan selaras dengan target kinerja, terutama di tengah kebijakan rasionalisasi anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan saat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong mulai melaksanakan asistensi penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun Anggaran 2027.
Menurut Nyoman, penyusunan Renja tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
“Renja harus bersinergi dengan Renstra OPD 2027. Rancangan awal Renja ini menjadi dasar dalam penyusunan RKPD 2027,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).
Ia menjelaskan, proses asistensi mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mulai dari Bab I hingga Bab V. Tahapan tersebut bertujuan memastikan dokumen perencanaan tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga terhubung langsung dengan target kinerja dan alokasi anggaran yang jelas.
Karena itu, setiap OPD diminta menyusun rincian belanja hingga tingkat subkegiatan agar hubungan antara program prioritas, indikator kinerja, dan penganggaran dapat terlihat secara jelas.
“Kita minta rincian belanja sampai subkegiatan supaya konek antara program prioritas, penganggaran, dan indikator kinerja. Apalagi saat ini ada rasionalisasi anggaran,” jelasnya.
Setelah penyusunan Renja selesai, tahapan berikutnya adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang memuat rincian belanja secara lebih detail. Dokumen tersebut selanjutnya akan direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat sebelum ditetapkan.
Melalui asistensi ini, Bappelitbangda menargetkan dokumen perencanaan tahun 2027 tersusun lebih terintegrasi, terukur, dan mampu menjawab prioritas pembangunan daerah secara efektif di tengah keterbatasan fiskal.
“Dengan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis kinerja, kita ingin memastikan setiap program benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.
