Parigi, Harianpos – Kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, dipersoalkan pelapor dugaan pelanggaran etik anggota legislatif (Anlhg) atau DPRD Parimo, Selpina.
Pelapor Hartono Taharudin mengaku kecewa terhadap proses penanganan laporan yang telah disampaikannya kepada BK DPRD Parimo. Ia menilai lembaga tersebut tidak serius dan tidak profesional dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik tersebut.
Sorotan Hartono terutama terkait janji pelaksanaan sidang pendahuluan yang sebelumnya disampaikan BK melalui surat jawaban atas somasi yang dilayangkannya.
“Surat jawaban somasi yang dilayangkan ke saya, BK akan melaksanakan sidang pendahuluan mulai 21 Juli hingga 18 Agustus 2026. Tapi sampai hari ini, apa yang mereka janjikan tidak terbukti,” kata Hartono, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, rentang waktu yang disampaikan BK semestinya menjadi dasar untuk menunjukkan perkembangan penanganan laporan. Namun, hingga 20 Agustus 2026, ia mengaku belum melihat adanya perkembangan signifikan terkait laporan tersebut.
“BK DPRD sama sekali tidak profesional. Bayangkan, hampir tempat bulan kami laporan, hingga kini tidak ada progres,” tegasnya.
Hartono meminta BK DPRD Parimo memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tahapan penanganan laporan tersebut.
Ia menilai masyarakat berhak mengetahui bagaimana mekanisme internal DPRD dijalankan ketika terdapat laporan dugaan pelanggaran etik terhadap anggota dewan.
“Kalau memang ada kendala dalam prosesnya, sampaikan kepada kami. Jangan justru diberikan janji akan dilaksanakan sidang, tetapi sampai batas waktu yang disebutkan tidak ada kejelasan,” ujarnya.
Ia berharap BK segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
Menurut Hartono, proses yang transparan diperlukan agar tidak muncul anggapan bahwa laporan dugaan pelanggaran etik dibiarkan berlarut-larut.
“Jangan sampai masyarakat menilai BK hanya formalitas.
Lembaga ini dibentuk untuk menjaga kehormatan DPRD, sehingga setiap laporan dugaan pelanggaran etik harus ditangani secara serius,” katanya.Bawa Persoalan ke OmbudsmanKarena kecewa terhadap proses penanganan laporan tersebut,
Hartono menyatakan akan membawa persoalan itu ke Ombudsman.Langkah tersebut, kata dia, ditempuh untuk meminta pihak eksternal menilai proses penanganan laporan yang dinilainya belum memberikan kepastian.
“Kami secara resmi akan melaporkan BK ke Ombudsman,” kata Hartono.
Hartono berharap laporan ke Ombudsman dapat memberikan kejelasan mengenai proses yang telah berjalan di internal BK DPRD Parimo.
“Saya tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Kami hanya meminta kepastian dan proses yang jelas. Kalau memang laporan kami harus melalui tahapan tertentu, sampaikan secara terbuka,” ujarnya.
Selain melapor ke Ombudsman, Hartono mengaku akan melayangkan surat pengaduan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik yang menaungi anggota BK DPRD Parimo.
“Surat aduan ke DPP ini akan menjelaskan kinerja kader partai di daerah yang masuk berada di BK,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua BK DPRD Parimo Candra Setiawan belum berhasil dikonfirmasi terkait tudingan tersebut.
Salah satu anggota BK, Adnyana Wirawan, saat dikonfirmasi justru meminta agar persoalan tersebut ditanyakan langsung kepada Ketua BK. Ia mengaku sedang berduka.”Langsung saja konfirmasi ke Ketua BK,” kata Adnyana.
