Catatan Kritis Dedi Askary. Tokoh Gerakan Lingkungan dan HAM di Sulawesi Tengah.
Parigi, Harianpos – Di saat 12 unit ekskavator bekerja tanpa henti menggerus tanah rakyat di wilayah Tombi dan Ampibabo, kinerja negara justru dipertanyakan. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) itu berlangsung terang-benderang, dekat permukiman warga, sementara Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan (Satgas PHL) masih berkutat pada alasan klasik “koordinasi internal”.
Kondisi tersebut memantik kritik keras dari Dedi Askary, SH, praktisi Business and Human Rights Consulting sekaligus tokoh senior gerakan lingkungan dan HAM di Sulawesi Tengah. Ia menilai, apa yang terjadi di Parigi Moutong hari ini adalah potret telanjang kelumpuhan negara di hadapan pemodal tambang ilegal.
“Ini bukan soal administrasi. Ini penghinaan terhadap akal sehat dan ruang hidup rakyat,” tegas Dedi, Selasa (17/02/2026).
Dalih “Operasi Tertutup” yang Dipertanyakan
Satgas berdalih penindakan dilakukan secara tertutup agar tidak bocor. Namun, menurut Dedi, alasan itu sulit diterima akal sehat.
Getaran alat berat dirasakan warga hingga malam hari. Debu tambang masuk ke paru-paru anak-anak. Ekskavator lalu-lalang setiap hari.
“Kalau rakyat bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, mengapa aparat masih perlu waktu lama untuk ‘verifikasi titik koordinat’?” sindirnya.
“Kalau warga mencuri sebatang kayu, tak perlu berhari-hari cek koordinat untuk menyeretnya ke penjara,” tambahnya.
Birokrasi Dijadikan Tameng Pembiaran
Alasan lain yang mencuat adalah rotasi pejabat dan terputusnya komunikasi dalam grup WhatsApp Satgas. Bagi Dedi, ini adalah dalih paling banal yang pernah dilontarkan aparat penegak hukum.
“Negara bukan grup arisan. Pergantian personel tidak boleh menghentikan penegakan hukum,” tegasnya.
Sementara para pejabat “berkenalan ulang”, warga justru menanggung dampak langsung: sumber air bersih terancam tercemar, risiko longsor membayangi, dan rasa aman perlahan hilang.
PETI di Ampibabo kini dilaporkan sangat dekat dengan permukiman. Aktivitas tambang mengancam sumber air bersih yang menjadi urat nadi kehidupan warga. Namun negara, menurut Dedi, justru terlihat hanya “memperkirakan” jumlah alat berat, bukan menghentikannya.
“Membiarkan 12 ekskavator beroperasi tanpa izin adalah bentuk pembiaran sistematis. Ini bukan lagi soal teknis, tapi soal kemauan politik,” ujarnya.
Ia mengingatkan, jangan sampai publik berkesimpulan bahwa sikap “diam” aparat justru memberi ruang bagi para pemain besar mengamankan diri sebelum penindakan benar-benar dilakukan.
Jangan Tunggu Bencana Jadi Bukti
Dedi menutup kritiknya dengan peringatan keras. Menurutnya, negara tak perlu menunggu bencana datang untuk memastikan “titik koordinat” pelanggaran.
Ia menegaskan, hukum tidak boleh tumpul di hadapan deru mesin ekskavator, namun tajam saat berhadapan dengan gubuk warga. Jika pembiaran ini terus berlangsung, yang dipertaruhkan bukan hanya wibawa negara, tetapi nyawa dan masa depan rakyat sendiri.
“Rakyat Parigi Moutong tidak butuh narasi prosedur berbelit. Mereka butuh alat berat itu keluar dari tanah mereka, dan para cukong di baliknya diseret ke meja hijau,” katanya.***
