Parigi, Harianpos – Menjelang akhir tahun, pengendalian inflasi kembali menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Dalam rapat koordinasi (rakor) inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (16/9/2025), pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Parigi Moutong, diminta lebih proaktif menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama beras.
Mewakili Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, S.Kom, Plt. Asisten II Mohamad Aflianto bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengikuti rakor dari ruang rapat Bupati. Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa kepala daerah harus turun langsung memantau pasar, menyiapkan langkah konkret, serta memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan tiga isu utama yang harus menjadi perhatian kepala daerah. Pertama, menyikapi situasi terkini dengan bijak dan respons cepat melalui inovasi daerah. Kedua, percepatan penanganan kemiskinan. Ketiga, pengendalian inflasi yang dinilai rawan menjelang akhir tahun.
โProgram pro-rakyat seperti pasar murah, bantuan sosial, serta penundaan kegiatan seremonial yang berpotensi pemborosan menjadi langkah penting dalam menekan inflasi,โ tegas Tomsi.
Data rakor mencatat, saat ini ada 93 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Meski ada 16 daerah yang sempat menurun, tren harga kembali melonjak. Untuk itu, distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui pasar rakyat, ritel modern, maupun jaringan pengecer terus didorong agar lebih merata hingga pelosok.
Di Parigi Moutong sendiri, pemerintah daerah diminta memperkuat sinergi dengan Bulog dalam menyalurkan beras SPHP serta melakukan pemantauan rutin. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stok tetap aman sekaligus menekan laju inflasi yang rentan mengganggu daya beli masyarakat. *
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong
