Parigi, Harianpos – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, M.Si., mengeluarkan pernyataan tegas terkait maraknya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayahnya, terutama di Kabupaten Parigi Moutong. Dalam pidato pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Parimo, Senin (2/6/2025), Anwar menegaskan bahwa pemberantasan tambang ilegal harus menjadi prioritas nomor satu dalam 100 hari pertama kepemimpinan.
“Saya minta kepada Bupati Parigi Moutong untuk menjadikan ini kerja utama. Lindungi petani kita dari dampak air sungai yang tercemar. Jangan tunggu lama,” tegas Anwar di hadapan para tamu undangan.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Ia menyoroti langsung kondisi sungai yang rusak akibat PETI, yang menyebabkan irigasi terganggu dan kualitas air memburuk, merugikan ribuan petani di wilayah tersebut.
Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi siap memberikan dukungan penuh, baik dari sisi kebijakan, koordinasi antar-instansi, hingga bantuan operasional guna menumpas PETI dari akarnya.
“Insya Allah, apapun kebutuhannya, Pak Bupati akan kami support. Supaya pertanian di Parimo bisa pulih dan berkembang,” lanjutnya.
Meski kewenangan perizinan tambang kini berada di pemerintah pusat, Anwar menegaskan bahwa kepala daerah tetap memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk bertindak tegas di wilayahnya.
“Jangan ragu, jangan takut. Jika itu untuk melindungi masyarakat, saya minta semua kepala daerah bertindak cepat. Tunjukkan keberanian,” ujarnya lantang.
Ia mengangkat contoh Bupati Sigi yang menutup tambang ilegal di Lindu sebagai teladan.
“Itu langkah nyata, bukan sekadar wacana. Saya harap Parigi Moutong bisa mengikuti jejak itu,” tambahnya.
Anwar menutup pernyataannya dengan harapan besar, bahwa kepemimpinan Irwin Burase dan Sahid sebagai Bupati dan Wakil Bupati baru Parigi Moutong,akan mampu membuat gebrakan.
“100 hari ke depan, saya ingin dengar kabar bahwa Parimo bebas PETI. Itu bukan mimpi, itu target nyata,” pungkasnya. *
Sumber: Biro Humas Pemprov Sulteng
