Palu, Harianpos– Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) secara resmi memperpanjang Operasi Kepolisian Terhadap Aksi Premanisme, yang diberi sandi Operasi Pekat Tinombala 2025. Operasi ini berlangsung selama 14 hari, mulai 19 Mei hingga 1 Juni 2025.
Operasi tersebut difokuskan pada penindakan segala bentuk aksi premanisme yang dinilai berpotensi mengganggu iklim investasi di Provinsi Sulawesi Tengah.
Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol. Djoko Wienartono, mengatakan sebanyak 189 personel gabungan dari Polda Sulteng dan TNI dilibatkan dalam operasi ini. Sementara itu, jajaran Polres di wilayah hukum Polda Sulteng juga melaksanakan kegiatan imbangan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).
“Operasi ini merupakan perpanjangan dari operasi serupa yang telah dilaksanakan pada 1 hingga 7 Mei 2025,” ujar Djoko.
Ia menegaskan, tidak ada ruang bagi aksi premanisme di wilayah hukum Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah.
“Premanisme adalah bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat dan tidak bisa ditoleransi. Polri hadir untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Djoko juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk premanisme. Laporan dapat disampaikan ke kantor polisi terdekat atau melalui Call Center Polri di 110 secara gratis, tanpa dikenai biaya pulsa.
Sebelumnya, dalam sepekan pelaksanaan Operasi Pekat Tinombala, Polda Sulteng dan jajaran Polres berhasil mengungkap enam kasus yang berkaitan dengan aksi premanisme. Di antaranya: satu kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), tiga kasus pungutan liar (pungli) parkir, satu kasus penadah barang curian, dan satu kasus premanisme murni.
“Dari operasi tersebut, kami mengamankan sepuluh orang terduga pelaku beserta barang bukti berupa dua unit sepeda motor, uang tunai Rp420 ribu, dan satu buku catatan retribusi,” jelas Djoko.
Operasi Pekat Tinombala mengedepankan tiga pendekatan utama: preemtif, preventif, dan represif. Sosialisasi dan pencegahan dini dilakukan untuk meminimalisasi niat pelaku. Di sisi lain, patroli rutin dan pengawasan di titik-titik rawan diperkuat, serta penindakan tegas diterapkan terhadap pelaku yang tertangkap tangan.
Polda Sulteng juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan TNI guna memperkuat sinergi lintas sektor.
“Kolaborasi ini penting agar hasil operasi lebih optimal dan berkelanjutan,” pungkas Djoko.*
Sumber: Humas Polda Sulteng
