Parigi Moutong, Harianpos– Rapat Koordinasi terkait tindak Lanjut Kemendagri yaitu pengendalian Inflasi di seluruh Wilayah Kabupaten menjelang Bulan Puasa, digelar oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, pada Selasa (14/2/2023).
Rapat tersebut dipimpin Langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir Lewis diikuti Forkopimda Kabag Ops Polres, Perwira Penghubung (Pabung) TNI 1306/Palu, dan Sejumlah OPD teknis diantaranya, Dinas Perhubungan, Dinas Perindag, Badan Inspektorat, Dinas TPHP, Dinas Ketahanan Pangan dan Bagian Ekonomi Setda Parimo bertempat Ruang Bupati.
Rapat koordinasi ini dilakukan untuk langkah strategis dalam mengantisipasi agar tidak terjadi gesekan di masyarakat terhadap kenaikan harga bahan Pokok di para pedagang dalam memasuki Bulan Suci Ramadhan.
Memimpin Rapat, Ir lewis menyampaikan yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah menelusuri Kondisi perkembangan harga dagang di parigi dan ketersediaan Stok Bahan yang cukup serta efisien.
Asisten Lewis juga meminta untuk segera membuat konsep SK tim satgas pangan di lapangan yang tergabung dalam anggota TNI dan Polri serta Pemerintah OPD, tim satgas yang telah dibentuk diharapkan segera beroperasi menertibkan para pedagang nakal yang mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan lebih.
Selain itu, Bazar pangan murah Dinas Ketahanan Pangan dapat ditempatkan di titik-titik daerah yang juga masuk dalam area kemiskinan ekstrem dan stunting, hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam mengatasi kedua masalah tersebut. Hal ini juga untuk memudahkan masyarakat kecil yang membutuhkan Bahan Pokok.
“Dengan penempatan pada titik tersebut diharapkan masyarakat yang masuk dalam 2 kategori itu dapat terbantu dengan nilai pasaran yang ditawarkan lebih rendah dari nilai yang ada di pasar modern maupun tradisional saat ini” ungkap lewis.
Soal distribusi gas bagi masyarakat penerima subsidi, ia berharap tim satgas yang turun di lapangan dapat memantau sekaligus melakukan penertiban jika ditemukan ada pangkalan atau agen gas yang dalam penyaluran gasnya condong menjual gasnya ke pengecer di lapangan tidak langsung ke konsumen. Sementara masyarakat yang memang masuk dalam masyarakat penerima subsidi gas tersebut tidak mendapat pasokan yang cukup, karena jika sudah sampai pada pengecer harga gas dapat melambung tinggi bahkan bisa 2 kali lipat dari harga pangkalan “ Jelasnya menambahkan.
“Hasil Rapat Koordinasi pengendalian Inflasi bersama Forkopimda hari ini belum merujuk secara Final, akan tetapi secara teknis tindak lanjut dari arahan mendagri sudah diindahkan tentunya pimpinan daerah sudah mendapat informasi dari hasil rapat yang telah dilaksanakan juga sebagai laporan ke kementerian nantinya.
Lewis katakan agar tak menyalahi wewenang ia menyarankan hasil rapat ini juga disampaikan ke grup Tim Pengendalian Inflasi Daerah, “saya berharap OPD teknis yang hadir dalam rapat hari ini dapat melaporkan hasil rapat ini ke TPID yang diketahui oleh Sekretaris Daerah “ tutupnya. ***
