Jakarta, Harianpos – Aksi unjuk rasa warga Kecamatan Tinombo Selatan (Timsel), Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) yang menolak Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Trio Kencana di Kasimbar berakhir ricuh dan menewaskan 1 orang diduga akibat luka tembak terus mendapat sorotan dan kecaman dari berbagai pihak.
Kali ini ungkapan turut berduka cita atas meninggalnya satu pendemo asal desa tada itu diungkapkan Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) DPP PKB, Risharyudi Triwibowo.
Sebagai putra daerah, dirinya mengaku sangat menyayangkan dan turut prihatin atas insiden adanya dugaan penembakan yang terjadi saat kericuhan antara aparat dan ratusan pengunjuk rasa. Ia pun meminta pihak kepolisian agar mengusut tuntas pelaku penembakan yang merenggut nyawa satu orang warga tersebut.
“Meminta pihak Kepolisian usut tuntas ini, yang bersalah wajib dikenai sanksi. Diharap juga semua pihak bisa dinginkan kepala, hati dan kedepankan dialog,” ujar Triwibowo, Minggu (13/02/2022).
Bowo sapaan akrab Risharyudi Triwibowo juga berharap semua persoalan yang kini menjadi tuntutan masyarakat agar diselesaikan dengan cara damai melalui ruang dialogis guna memperoleh pemufakatan lewat musyawarah. Hal itu perlu hadirnya Kepolisian sebagai mediator memfasilitasi pertemuan para pihak termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) ataupun Pemerintah Kecamatan/ Desa.
Bowo berharap, kericuhan terjadi di wilayah Kasimbar tersebut harus segera diakhiri dengan cara damai.
Menurutnya, semua pihak sebaiknya bisa lebih tenang, menahan diri dan sama-sama buka hati untuk melakukan ruang dialog.
Sebab, kata dia, Investasi untuk daerah sangat penting, tetapi mengakomodir permintaan masyarakat pun sama pentingnya. Begitu pun, pelestarian alam wajib diutamakan. Namun penambahan PAD bagi daerah dan PADes bagi desa juga dibutuhkan. Olehnya semua pihak diminta bisa segera cari win win solution agar memperoleh hasil kesepakatan dalam situasi yang damai.
“Jangan pakai lempar batu ke aparat, mereka hanya menjalankan tugas dan mereka juga saudara-saudara kita, juga pihak perusahaan jangan ngotot tanpa solusi yang saling menguntungkan semua pihak. Perusahaan anda menambang pasti ada keuntungan maka perhatikanlah sarana prasarana sosial masyarakat di sekitar area penambangan sampai ke desa/kecamatan, dan mohon kepada pihak Kepolisian untuk kedepankan penanganan persuasif, hindari represif karena akan membentuk pandangan publik bahwa ada keberpihakan dalam penyelesaian masalah ini,” tutur Bowo. ***
