Parigi, Harianpos – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi PDI Perjuangan, Arpan Sahar, memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pesisir saat menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 di Dusun I, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sidoan, Selasa (4/8/2026).
Dalam reses tersebut, Arpan yang juga menjabat Sekretaris Komisi IV DPRD Parigi Moutong menerima berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari penyediaan sarana air bersih, pengadaan 100 batang pipa paralon, hingga pembangunan tanggul penahan abrasi sepanjang 200 meter untuk melindungi permukiman warga pesisir.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa beserta perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, dan kelompok perempuan. Sebelum dialog berlangsung, Arpan menjelaskan tujuan reses sekaligus memaparkan kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami efisiensi anggaran dan defisit sehingga berdampak pada pelaksanaan sejumlah program pembangunan.
Selain kebutuhan infrastruktur dasar, masyarakat juga mengusulkan bantuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Kelompok UMKM meminta bantuan 30 termos ikan dan satu set peralatan kuliner, sementara kelompok tani mengusulkan lima unit mesin paras. Warga juga mengajukan bantuan fasilitas sosial berupa 50 kursi, lima lembar tenda atau terpal, serta 10 unit pengeras suara (salon bluetooth).
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Arpan menegaskan seluruh aspirasi telah dicatat dan akan diperjuangkan pada pembahasan di tingkat selanjutnya.
“Semua usulan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Desa Muara Jaya, seperti air bersih, pipa, tanggul abrasi, hingga alat penunjang UMKM dan pertanian, sudah kami tampung untuk dibahas di tingkat selanjutnya. Di tengah kondisi efisiensi dan defisit anggaran daerah saat ini, saya pribadi akan tetap berupaya maksimal mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini di parlemen, sepanjang alokasi dana aspirasi kedewanan mencukupi,” ujar Arpan.
Ia menegaskan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas perjuangannya meski pemerintah daerah tengah menghadapi keterbatasan fiskal akibat efisiensi anggaran.
