Parigi, Harianpos – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, kembali mengungkap fakta baru. Hingga Sabtu (27/6/2026), sejumlah unit ekskavator yang disebut-sebut milik NW dilaporkan masih beroperasi di lokasi tambang ilegal di kawasan pegunungan Nasalane.
Berdasarkan informasi yang diterima media ini, sedikitnya tiga alat berat, terdiri atas dua unit ekskavator berwarna biru dan satu unit ekskavator berwarna kuning, serta satu talang jumbo yang disebut milik NW, masih beroperasi mengeruk material mengandung emas secara masif.
” itu alatnya NW dilokasi Nasalane sampai sekarang beroperasi. Ada tiga ekskavator, dan satu talang jumbo,” ungkap sumber meminta namanya dirahasiakan.
Diketahui, NW merupakan seseorang yang disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Selpina.
Dugaan relasi tersebut, sehingga menyeret anggota Komisi IV itu ke dalam pusaran dugaan keterlibatan dalam aktivitas pertambangan ilegal. Persoalan itu kemudian dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Parigi Moutong atas dugaan pelanggaran kode etik, dan hingga kini prosesnya masih berjalan.
Menanggapi perkembangan tersebut, Pendiri Rumah Hukum Tadulako, Hartono, mengatakan bahwa temuan terbaru mengenai dugaan masih aktifnya NW dalam aktivitas pertambangan ilegal semakin memperkuat bukti-bukti yang sebelumnya telah disampaikan dalam laporan ke BK DPRD.
Menurut Hartono, laporan terhadap Selpina diajukan atas dugaan pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan atau relasi dengan aktivitas PETI di Moutong melalui sosok NW, yang disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan politisi Partai Hanura tersebut.
Hartono juga menilai temuan terbaru itu sangat relevan dengan pengakuan Kepala Puskesmas Lambunu dalam rapat bersama Komisi IV DPRD beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, Kepala Puskesmas mengaku sempat meminjam dana operasional ambulans kepada seorang pengusaha atau bos tambang, sembari mengarahkan pandangannya kepada Selpina dan menyampaikan ucapan terima kasih.
“Apa yang telah saya laporkan ke BK terkait dugaan pelanggaran etik atas dugaan keterlibatan, keterkaitan, atau relasi di balik aktivitas tambang ilegal yang diduga melibatkan salah satu anggota DPRD, kini semakin diperkuat dengan informasi terbaru bahwa NW masih menjadi pelaku aktif dalam tambang ilegal. Ini juga relevan dengan pengakuan Kepala Puskesmas Lambunu dalam rapat tersebut,” ujar Hartono.
