Parigi, Harianpos – Warga Desa Tombi, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, mengaku semakin geram terhadap penertiban aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dinilai hanya sebatas formalitas menggugurkan kewajiban tugas.
Paslanya, setiap kali operasi penertiban akan dilakukan, alat berat di lokasi tambang lebih dulu menghilang, namun beberapa hari kemudian kembali beroperasi.
“Kami bingung, kenapa setiap mau ada penertiban alat berat sudah hilang atau disembunyikan. Setelah beberapa hari, alat itu muncul lagi dan aktivitas tambang kembali berjalan. Pertanyaannya, siapa yang membocorkan informasi itu?” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurutnya, informasi mengenai rencana operasi penertiban kerap lebih dahulu beredar di kalangan penambang, bahkan diketahui masyarakat umum, sebelum aparat tiba di lokasi.
“Biasanya sebelum tim turun, kabar penertiban sudah lebih dulu menyebar. Akibatnya, saat petugas datang lokasi sudah kosong,” ungkapnya.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya kebocoran informasi menjelang pelaksanaan operasi. Ia menilai pola penertiban yang terus berulang membuat penindakan terkesan hanya bersifat formalitas dan belum mampu menyentuh pelaku utama.
“Kalau begini terus, wajar kalau masyarakat menduga penertiban hanya untuk menggugurkan kewajiban. Tidak pernah ada efek jera,” katanya.
Bagi dia, pola penindakan seperti itu justru membuat para pelaku, khususnya pemodal, semakin berani menjalankan aktivitas pertambangan ilegal.
“Kalau model penertiban seperti ini terus, tidak akan ada efek jera. Para pelaku, terutama pemodal, seolah tidak memiliki rasa takut. Masa negara kalah dengan mereka?” tegasnya.
Selain menyoroti dugaan kebocoran informasi, ia mengaku warga setempat sudah mengkhawatirkan dampak lingkungan akibat aktivitas PETI yang terus berlangsung. Ia menyebut kerusakan aliran sungai dan lahan di sekitar lokasi tambang semakin terlihat, sementara penindakan dinilai belum memberikan hasil yang nyata.
Olehnya, ia mendesak aparat penegak hukum khusunya Polda Sulteng bertindak lebih tegas dan transparan.
Sumber ini juga meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan operasi penertiban, termasuk menelusuri apabila terdapat oknum yang diduga membocorkan informasi.
“Kalau memang serius ingin menghentikan PETI, jangan beri ruang lagi. Tangkap pelakunya, amankan alat beratnya, dan ungkap siapa yang membekingi aktivitas ini,” tegas warga.
Polda Sulteng Masih Bungkam
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol. Djoko Wienartono, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan.
