Parigi, Harianpos,- Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berbagai janji kampanye dan program kerja pemerintah mulai mendapat sorotan dari masyarakat sipil. Salah satunya datang dari Pengurus Daerah Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia Kabupaten Parigi Moutong (PD LS-ADI Parimo), yang menilai sejumlah program strategis belum menunjukkan hasil yang signifikan, khususnya bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
Ketua PD LS-ADI Parimo, Mastang, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap berbagai janji kampanye Prabowo-Gibran, mulai dari pembukaan 19 juta lapangan kerja baru, program makan bergizi gratis, hingga isu pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
“Begitu banyak janji kampanye yang perlu dievaluasi setelah setahun pemerintahan berjalan. Misalnya pembukaan 19 juta lapangan kerja baru, keberlanjutan Ibu Kota Nusantara, program makan bergizi gratis, wacana kepala daerah yang dipilih DPRD, serta persoalan biaya pendidikan tinggi yang terus meningkat,” ujar Mastang, Minggu (20/10).
Lapangan Kerja Masih Sebatas Wacana
Menurut Mastang, realisasi program pembukaan 19 juta lapangan kerja baru belum menunjukkan hasil nyata di lapangan. Selain tidak jelas secara kuantitas, kualitas pekerjaan yang tercipta juga belum transparan.
“Belum ada penjelasan resmi apakah pekerjaan itu bersifat formal, informal, paruh waktu, atau tanpa klasifikasi yang jelas. Minimnya transparansi membuat masyarakat sulit memahami sejauh mana program ini berhasil,” katanya.
Harapan IKN untuk Sulteng Tak Terealisasi
Ia juga menyoroti program pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sempat dijanjikan akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Namun, hingga kini, hal itu dinilai belum menjadi prioritas nasional.
“Harapan masyarakat Sulawesi Tengah agar IKN menjadi peluang peningkatan ekonomi kini seperti mimpi di siang bolong. Faktanya, program itu bukan menjadi prioritas pemerintahan saat ini,” tegas Mastang.
Program Makan Bergizi Gratis Disorot
Program makan bergizi gratis yang menjadi andalan pemerintah juga tak luput dari kritik. Menurut Mastang, meski memiliki anggaran besar, pelaksanaannya di lapangan justru menimbulkan masalah.
“Program makan bergizi gratis seharusnya memberi dampak positif, tapi yang terjadi malah muncul banyak kasus keracunan siswa di berbagai daerah. Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya program ini memberikan rasa aman, bukan kekhawatiran,” ungkapnya.
Menolak Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD
PD LS-ADI Parimo juga menolak keras wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi.
“Kami menolak wacana kepala daerah dipilih DPRD. Itu bentuk kemunduran demokrasi dan menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung,” tegas Mastang.
“Jangan sampai hal ini hanya untuk memperpanjang kekuasaan elite politik. Banyak kepala daerah justru terpilih lewat jalur independen, bahkan mengalahkan calon yang didukung koalisi besar partai.”
Swasembada Pangan dan Tambang Dinilai Bermasalah
Lebih lanjut, Mastang menyoroti program swasembada pangan yang dinilai belum mencapai target. Ia menyebut, meski pemerintah mengklaim memiliki cadangan beras hingga 4,2 juta ton, harga beras di lapangan tetap tinggi.
“Kenyataannya di Sulawesi Tengah harga beras masih mahal. Ini menunjukkan bahwa data pemerintah tidak sejalan dengan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia mengkritik kebijakan daerah yang membuka lahan pertambangan rakyat secara masif, karena dianggap merusak lingkungan dan mengancam lahan pertanian warga.
“Kebijakan pertambangan rakyat yang dibuka secara ugal-ugalan itu kebablasan. Bukannya membereskan tambang ilegal, justru memperluas izin yang sampai menyentuh area pertanian,” tutupnya. *
