Kick Off Meeting PPSP Parigi Moutong Ditunda, Penyusunan Dokumen SSK Tetap Berlanjut

Parigi, Harianpos – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong menunda pelaksanaan Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang sebelumnya dijadwalkan pada 19 Mei 2025.

Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara, menjelaskan bahwa penundaan tersebut dilakukan akibat penyesuaian agenda dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Parigi Moutong.

“Jadwal awal seharusnya 19 Mei 2025, namun ada sedikit kendala teknis sehingga perlu disesuaikan dengan agenda Dinas Perumahan,” ujar Nyoman.


Meski demikian, ia menegaskan pentingnya pelaksanaan kegiatan ini, mengingat Parigi Moutong menjadi salah satu dari dua kabupaten di Sulawesi Tengah yang mendapat pendampingan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), bersama Kabupaten Banggai.


Keberhasilan ini, menurut Nyoman, tidak lepas dari kerja sama erat antara Bappelitbangda dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) dalam melakukan review terhadap dokumen SSK.


“Tahun ini kita patut bersyukur. Hanya dua daerah di Sulawesi Tengah yang mendapatkan pendampingan penyusunan SSK, dan Parigi Moutong salah satunya,” ungkapnya.


Saat ini, proses pemutakhiran data untuk penyusunan dokumen SSK tengah berjalan. Dinas Kesehatan telah melakukan studi di lima kecamatan pada tahun 2024 sebagai bagian dari tahapan tersebut.


Penyusunan dokumen SSK dinilai strategis karena menjadi syarat utama untuk memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat di bidang sanitasi. Pemerintah pusat bahkan mensyaratkan penyusunan minimal 50 persen dokumen sebagai bentuk komitmen daerah.

Selain Bappelitbangda dan Dinas Perumahan, proses penyusunan juga melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parigi Moutong.

Namun, pelaksanaan di lapangan sempat terhambat akibat rasionalisasi anggaran Tim Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP). Untuk mengatasinya, Bappelitbangda merancang strategi alternatif dengan menggabungkan rapat kecil ke dalam agenda kegiatan lain yang sedang berjalan.

“Langkah ini kami ambil agar proses penyusunan tetap berlanjut dan target pertemuan berikutnya bisa tercapai,” pungkas Nyoman.