Palu, Harianpos – Prof. Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.H mengatakan bahwa Pemerintah harus bertanggungjawab atas kebocoran Pusat Data Nasional (PDN) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI. Sebab, insiden tersebut dinilai akan berimbas terhadap banyak aspek, diantaranya gangguan layanan publik, imigrasi hingga potensi terjadi penyalahgunaan data privasi.
“Baru-baru ini kita juga mengalami kebocoran data nasional. Negara harus bertanggungjawab penuh soal ini, karena sangat berdampak ke pelayanan seperti imigrasi. Kita tidak bisa keluar negeri, kemudian identitas pribadi juga bisa saja terjadi kredit palsu atas nama kita,” ujar Prof. Aminuddin Kasim.
Hal itu ia ungkapkan saat menjadi narasumber di kegiatan pembekalan orientasi kepada 23 Anggota DPRD Kabupaten Morowali Periode 2024-2029 bertempat di Hotel Santika, Kota Palu, Sabtu (07/09/2024).
Pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulteng ini, dirinya diminta membawakan materi tentang Global Security Problems.
Dikesempatan itu, dosen Fakultas Hukum Untad ini juga menyinggung beberapa isu terjadi di Indonesia, mulai dari persoalan lingkungan, kemiskinan, perdagangan orang, jaringan narkotika internasional, termasuk soal negara penghasil emisi karbon.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut harus mampu diatasi Pemerintah sebagimana amanat UUD 1945 yakni Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
” Amanat UU 1945, Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” jelas Prof. Aminuddin.
