Harianpos,-Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Wanhar mengatakan, Rasio Elektrifikasi (RE) atau penyaluran listrik ke rumah tangga mencapai 99.70 persen di seluruh Indonesia.
Demikian ia ungkapkan, saat peresmian penyalaan pertama program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), di Halaman Balai Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (9/10/2023).
Namun kata ia, masih terdapat 0,30 persen rumah tangga belum berlistrik yang sebagian besar tersebar di wilayah terpencil (remote area) khususnya daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).
“Meskipun tinggal 0,30 persen (rumah tangga belum berlistrik) namun ini menantang, karena ada yang di pinggir laut, gunung, seberang sungai. Ini menjadi pemikiran pemerintah bagaimana akses listrik bisa menjangkau ke seluruh pelosok Nusantara, ke semua rumah tangga,” jelasnya, Dilansir dari dpr.go.id.
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto menilai, akses listrik menjadi parameter untuk melihat apakah suatu daerah dikategorikan daerah miskin atau tidak.
Ia melihat, masih banyak rumah tangga kurang mampu yang belum mendapatkan akses listrik walaupun di depan rumahnya terdapat kabel dan tiang listrik.
“Negara hadir untuk ‘melistriki’ masyarakat karena kenyataannya masih banyak masyarakat belum terlistriki. Kalau disuruh pasang listrik mandiri keberatan karena katanya mahal. Sehingga bisa dikatakan akses listrik menjadi parameter untuk melihat apakah suatu daerah dikategorikan daerah miskin atau tidak,” ujarnya.
Ia berharap, elektrifikasi rumah tangga, terutama yang tinggal di lingkungan RT kurang mampu, dapat menjadi alternatif yang lebih murah dibanding minyak atau gas, dan anak-anak juga dapat belajar menggunakan lampu listrik.
Melalui program BPBL diharapkan sinergi DPR RI dengan Pemerintah dan PLN dapat menurunkan Indeks kemiskinan.
“Pada tahun 2024 nanti, tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki akses listrik. Ini sebagai bukti kehadiran Negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berharap dengan BPBL, indeks kemiskinan berkurang,” terangnya.
Program BPBL merupakan sinergi Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM RI, dimana Komisi VII DPR RI menyetujui pemasangan listrik gratis kepada 125.000 RT di seluruh Indonesia, serta 15.000 alokasi untuk Jawa Tengah.
Di Dapilnya, Jateng VII yang meliputi 3 kabupaten yakni Purbalingga, Kebumen, dan Banjarnegara ada total 2.942 rumah tangga penerima bantuan, dengan rincian Purbalingga sebanyak 1.027 RT, Kebumen 834 RT, serta Banjarnegara 1.081 RT. *
