Parigi Moutong, Harianpos, Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperjelas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPK) pada Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Samsurizal, gaji yang diterima oleh PPK saat ini masih belum jelas dan terbilang kecil. Padahal, tugas dan tanggung jawab PPK dalam menjalankan pemilu sangatlah besar.
“Saya meminta KPU untuk memperjelas gaji PPK pada Pemilu 2024. Karena ini sangat penting untuk memastikan kinerja mereka, sehingga pemilu dapat berjalan lancar,” kata Samsurizal.
Selain itu, Samsurizal juga mengharapkan KPU dapat memberikan bimbingan teknis kepada PPK agar tugas yang diemban dapat berjalan dengan baik. Hal ini, menurutnya, juga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan saat pemungutan suara berlangsung.
Samsurizal juga berharap agar PPK yang diangkat oleh KPU dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan tidak terlibat dalam praktek politik uang.
“Kami berharap PPK dapat bekerja secara profesional dan jujur dalam melaksanakan tugasnya. Jangan sampai terjadi politik uang yang dapat merusak demokrasi,” ujarnya.
Dia juga menambahkan bahwa PPK memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pemilu, karena mereka yang bertanggung jawab atas kelancaran pemungutan suara. Oleh karena itu, Samsurizal meminta agar PPK diberikan perlindungan hukum yang cukup selama pelaksanaan tugasnya.
“Kami berharap KPU dapat memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi PPK selama melaksanakan tugasnya. Karena mereka berperan penting dalam menjaga keberhasilan pelaksanaan pemilu,” tutupnya.***
