Jakarta, Harianpos – Kebijakan Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan dalam hal impor beras tahun ini akan sangat merugikan petani.
Kebijakan mengimport beras sebanyak 500 ribu ton secara bertahap sampai Februari 2023 tersebut dinilai akan berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Demikian diungkap Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjend) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Risharyudi Triwibowo dalam Pres rilis yang dikirimkan ke redaksi Harianpos, Selasa (20/12/2022).
Risharyudi Triwibowo yang akrab disapa Bowo Timumun mengatakan kebijakan beras oleh Pemerintah tersebut seakan masih berpihak terhadap mafia import. Padahal, kata Bowo, belum lama dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, negara telah mendapat penghargaan swasembada beras.
“Kok kini malah lakukan import? bukannya melanjutkan swasembada tapi malah melorotkan penghargaan ke tempat sampah karena akan jadi olokan petani yang dirugikan,” ungkapnya.
Menurut Bowo, import beras akan berdampak pada turunnya harga gabah di tingkat petani. Sehingga, jika pun Pemerintah mengambil kebijakan import tetapi harus diimbangi dengan pemberian insentif yang bagus cepat dan kontinyu kepada petani.
” Semisal ketersedian pupuk yang ada dan harga murah lagi pelayanan cepat, jangan ntar sok ntar sok jika petani cari pupuk di pasaran,” ucap Putra Sulteng ini.
Ia menyampaikan bahwa tanah Indonesia masih sangat luas dan subur. Ketersediaan lahan kosong untuk digarap pun masih luas untuk digarap, ditanami yang bisa menghasilkan produk berkualitas. Sehingga, Import beras tahun ini yang dilaksanakan setelah swasembada beras seakan Kemendag mau permalukan wajah Pemerintah sendiri. Sebab kebijakan tersebut dinilai dapat melahirkan pemikiran liar di masyarakat bahwa swasembada beras tahun lalu hanyalah pencitraan dan import beras ini adalah wajah kita yang sebenarnya.
Menurnya, Sulawesi Tengah salah satu daerah yang memiliki potensi sebagai food estate atau Rice Area Estate. Air melalui sungai sangat melimpah, dataran luas dengan hamparan yang subur sangat bisa ditanami dan diolah. Olehnya, bagi Bowo import beras bisa dilakukan sebagai solusi jangka pendek. Namun untuk jangka panjang Indonesia maka harus mengolah serta maksimalkan lahan yang kita miliki secara bergotong royong untuk kemakmuran bangsa dan negara.
“Swasembada adalah solusi terbaik dan Indonesia menuju mandiri pangan, atau bahkan sebagai bank padi dunia, nah ini baru keren dan berdikari”, pungkas Bowo.***
