Palu, Harianpos – Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr. Fachrudin Yambas, M.Si mengutarakan faktor mencuat yang menjadi kendala yaitu belum tersedianya modul wawasan kebangsaan sebagai acuan Kesbangpol dalam melaksanakan diseminasi kepada kelompok-kelompok masyarakat.
Hal ini ia ungkapkan dihadapan Sekertaris Jendral (Sekjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Laksda TNI Dr. Harjo Susmoro, MH pada Senin (13/12) saat berkunjung ke Pemerintah Provinsi Sulteng.
Kunjungan ini diterima oleh Gubernur yang diwakili pejabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Rudi Dewanto, MM bertempat di Kantor Gubernur Sulteng. Turut hadir, Kadis Sosial Drs. H. Ridwan Mumu, M.Si dan pejabat terkait.
Fachrudin juga menyampaikan, bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Sulteng sudah menjalin kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT). Dari kerjasama ini telah mengimplementasi rencana aksi Nasional deradikalisasi dan kontra radikalisasi di daerah Sulteng.
Program itu, kata dia, menyasar eks napi teroris, keluarga dan masyarakat untuk dilakukan pembinaan agar tidak terpapar paham-paham radikal.
Selain itu, Kesbangpol juga terus berupaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat, mendorong moderasi beragama dan kewaspadaan dini masyarakat.
“Karena Sulawesi Tengah adalah daerah yang sensitif dengan konflik dan bencana alam,” ungkap Kaban, Fachrudin.
Menanggapi penyampaian tersebut, Laksda Harjo Susmoro mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan kesatuan bangsa.
“Terima kasih, pemerintah daerah Sulteng sudah berbuat yang signifikan untuk menjaganya,” ujarnya.
