Parigi, Harianpos – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menyiapkan langkah percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian sekaligus menekan angka kemiskinan di daerah.
Langkah tersebut mengemuka dalam Rapat Percepatan Pelaksanaan Program Asta Cita Presiden 3 Juta Rumah tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, Senin (28/9/2026).
Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase menghadiri rapat tersebut didampingi Kepala Bappelitbangda Irwan dan Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Andri Wijaya.
Rapat dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah H. Anwar Hafid dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Novalina, para bupati/wali kota, kepala Bappelitbangda serta kepala dinas yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman se-Sulawesi Tengah.
Dalam rapat tersebut, penanganan RTLH menjadi salah satu perhatian utama. Gubernur Sulawesi Tengah menekankan pentingnya penataan kawasan permukiman dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari strategi penanganan kemiskinan.
Menindaklanjuti hal itu, Pemkab Parimo akan melakukan pemutakhiran dan validasi data penerima manfaat program perumahan, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah kantong kemiskinan dan daerah terpencil.
Data penerima akan disusun secara by name by address agar bantuan dapat lebih tepat sasaran.
Bupati Erwin juga meminta perangkat daerah terkait memastikan proses verifikasi lapangan dan administrasi bagi calon penerima bantuan berjalan lebih cepat. Langkah tersebut termasuk mendukung kelancaran proses administrasi perbankan bagi masyarakat penerima bantuan stimulan perumahan.
Selain itu, Pemkab Parimo akan menyelaraskan program penanganan permukiman daerah untuk periode 2026–2027 dengan program perumahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk Program Berani Sejahtera dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat.
“Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyambut baik arahan Bapak Gubernur. Penanganan RTLH ini sangat linier dengan upaya kita menurunkan angka kemiskinan di Parigi Moutong,” kata Erwin.
Menurutnya, Pemkab Parimo akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Balai Perumahan agar bantuan perumahan, baik BSPS maupun pembangunan rumah, dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Alokasi program bantuan rumah, baik BSPS maupun rumah jadi, dapat terdistribusi secara optimal bagi masyarakat kita yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Pemkab Parimo berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan sehat bagi masyarakat.
Penanganan RTLH juga diharapkan berjalan beriringan dengan upaya pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong
