Parigi, Harianpos – Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Drs. Alfres Masboy Tonggiroh, M.Si., dan Anggota DPR RI, Matindas J. Janus, duduk bersama mendengarkan langsung aspirasi masyarakat Kecamatan Torue, Kabupaten Parimo dalam kegiatan reses yang dipusatkan di Balai Banjar Desa Tanalanto, Selasa (04/08/2026).
Kehadiran dua legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tingkat kabupaten dan pusat itu menjadi perhatian ratusan warga yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan di daerah mereka.
Kegiatan reses tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara DPRD Kabupaten Parigi Moutong dan DPR RI dalam mengawal aspirasi masyarakat.
Sekitar 400 peserta menghadiri kegiatan tersebut, terdiri dari Camat Torue, perangkat desa se-Kecamatan Torue, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hingga perwakilan kelompok nelayan dan petani.
Reses Ketua DPRD Parimo persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 itu berlangsung dalam suasana dialog yang hangat dan interaktif. Warga secara bergantian menyampaikan usulan terkait peningkatan sektor pertanian dan perikanan, pembangunan serta perbaikan infrastruktur dasar, penyediaan fasilitas umum, bantuan rumah ibadah, hingga dukungan bagi kegiatan lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan.
Ketua DPRD, Alfres Masboy Tonggiroh, mengatakan seluruh aspirasi masyarakat telah dicatat dan akan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
“Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat telah kami catat sebagai bahan perjuangan bersama. Kami akan mengidentifikasi usulan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan yang dapat diperjuangkan melalui pemerintah pusat, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara tepat dan berkelanjutan,” ujar Alfres.
Sementara itu, Matindas J. Janus menilai kolaborasi antara wakil rakyat di daerah dan pusat menjadi langkah strategis agar aspirasi masyarakat dapat lebih cepat diwujudkan.
“Sinergi satu jalur antara daerah dan pusat seperti ini sangat krusial. Aspirasi yang berskala besar atau membutuhkan dukungan anggaran pusat akan langsung kami kawal di DPR RI, sehingga program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Torue dapat terealisasi lebih cepat dan tepat sasaran,” katanya.*
