Parigi, Harianpos — Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Parigi Moutong, H. Mastullah, melaksanakan reses masa persidangan tahun 2026 di Desa Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu, Minggu (26/04/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Mastullah yang membidangi infrastruktur mengaku “dihujani” keluhan warga terkait kondisi jalan poros yang mengalami kerusakan parah. Jalan tersebut menghubungkan tiga desa, yakni Anutapura, Siendeng, hingga Lambunu Utara.
Ia menjelaskan, ruas jalan itu sebelumnya telah masuk dalam rencana penganggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025. Namun, rencana tersebut dibatalkan akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Kondisi ini memicu pertanyaan warga dan desakan agar pengaspalan jalan segera direalisasikan.
“Saya banyak menerima pertanyaan dari masyarakat terkait kerusakan jalan ini. Memang kondisinya sudah sangat parah dan mendesak untuk diaspal. Tahun 2025 sempat masuk perencanaan melalui DAK, tetapi dibatalkan karena kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Ini yang terus dipertanyakan warga kepada saya, apalagi saya di Komisi III yang membidangi infrastruktur,” jelas Mastullah.
Selain persoalan jalan, warga juga menyampaikan berbagai aspirasi lainnya. Kelompok ibu-ibu mengusulkan bantuan peralatan dapur untuk kegiatan kemasyarakatan, seperti perlengkapan prasmanan. Sementara itu, pegawai syara mengusulkan bantuan pembangunan rumah ibadah.
Aspirasi lain datang dari Isnaini, mantan Kepala Desa Anutapura, yang meminta pemerintah daerah tidak hanya fokus pada program pencetakan sawah baru, tetapi juga memberi perhatian pada pengembangan sektor perkebunan.
“Jangan hanya terpaku pada sawah baru. Perkebunan juga merupakan potensi besar yang menopang kehidupan masyarakat di sini,” tegas Isnaini.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan telah merangkum seluruh usulan warga untuk dikawal dan diperjuangkan dalam pembahasan di DPRD, terutama terkait perbaikan jalan yang dinilai sangat mendesak.
“Saya sudah melihat langsung kondisi di lapangan. Ini akan menjadi prioritas dalam pembahasan di komisi untuk diintervensi oleh dinas terkait,” ujarnya.
Selain menjaring aspirasi, politisi dia periode itu juga menyempatkan diri turun langsung ke sejumlah titik untuk memantau kondisi jalan dan fasilitas publik yang dikeluhkan warga secara langsung.
DAK 2025 Batal Imbas Efisiensi, Ketua Komisi III “Dihujani” Keluhan Warga Soal Jalan Rusak
