Parigi, Harianpos – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sutoyo S.Sos, mempertanyakan kesiapan Bupati dan Wakil Bupati Parimo, Erwin–Sahid, merealisasikan empat program unggulan dalam masa 100 hari kerja yang sudah mulai berjalan sejak serah terima jabatan pada Juni 2025.
Dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Selasa (24/6), Sutoyo mengingatkan bahwa waktu yang tersisa semakin sempit, sementara program yang dijanjikan menyasar kebutuhan mendasar masyarakat.
Adapun empat program prioritas tersebut mencakup seragam sekolah gratis untuk 15.400 siswa baru tingkat SD dan SMP, penerbitan e-KTP, pelayanan ambulace gratis, dan pembagian tabung gas Elpiji 3 kilogram untuk warga miskin.
Sutoyo mengingatkan bahwa keempat program ini sangat penting bagi publik untuk menilai keberhasilan awal kepemimpinan Erwin–Sahid.
Program ini, kata dia, perlu dipertanyakan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memastikan keberhasilan implementasi program prioritas dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati.
” Karena kami sebagai anggota DPRD bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah ini. Kalau tidak sukses program ini, sama hal ketidak suksesan kami juga, ” jelas Sutoyo.
Sorotan terhadap Program Seragam Sekolah Gratis
Sutoyo mengaku pesimis program pengadaan seragam gratis senilai lebih dari Rp3 miliar itu bisa direalisasikan secara maksimal. Selain karena sisa waktu yang terbatas, ia juga khawatir percepatan pengadaan akan mengorbankan kualitas.
“Jangan sampai karena kejar target, seragam yang dibagikan tidak memenuhi standar kualitas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti nasib siswa baru yang belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), karena mereka berpotensi tidak mendapatkan bantuan seragam. “Ini juga harus dipikirkan pemerintah,” tambahnya.
Program e-KTP Terhambat Efisiensi Anggaran
Mengenai program cetak e-KTP, Sutoyo mengungkapkan masih terdapat sekitar 100 ribu warga Parimo yang belum memiliki KTP yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah kurun waktu 3 bulan ini dalam masa 100 hari kerja. Sayangnya, anggaran pelayanan jemput bola Dinas Dukcapil untuk lima kecamatan terkena efisiensi anggaran tahun 2025.
Padahal, menurut dia, program ini hanya bisa dimaksimalkan jika Dukcapil memiliki anggaran untuk layanan jemput bola. Namun, anggaran tersebut saat ini terkena efisiensi. Sehingga, alternatifnya, program bisa dijalankan jika dialokasikan kembali melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT), tetapi itu jelas melampaui batas waktu 100 hari kerja.
” Terkecuali menunggu dianggarkan di ABT, yang pasti telah menmenyebrang dari waktu 100 hari kerja, ” jelas Sutoyo.
Pembagian Gas 3 Kg dan Ambulance Gratis Juga Disorot
Sementara itu, untuk pembagian tabung gas Elpiji 3 kg, Sutoyo juga mempertanyakan kesiapan realisasi prgram terebut. Sebab, pembagian tabung gas Elpiji 3 kilogram untuk masyarakat miskin berdasarkan DTKS 2025 di Parimo tercatat sekitar 99 ribu kepala keluarga (KK). Jika Pemkab menjadikan data ini sebagai acuan, ia mengaku mpesimis program itu bisa direalisasikan secara maksimal, sehingga perlu penjelasan dari Bupati terkait hal tersebut.
Terakhir, ketua Komisi IV ini menyoroti program layanan ambulance gratis, termasuk ketersediaan armada. Menurutnya, masih banyak kendaraan ambulance milik Puskesmas dan RSUD yang tidak layak jalan.
“Semoga pesimisme ini bisa berubah menjadi optimisme. Karena kalau empat program ini sukses, itu adalah kesuksesan kita bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tandas Sutoyo.*
