Longki Sebut PETI Sulit Diberantas Diduga Dibekingi Oknum APH, Bupati Disarankan Temui Kapolda dan Danrem

Parigi, Harianpos Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola menilai upaya penertiban aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) tidak akan berjalan maksimal jika tidak ada sinergitas kuat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Menurutnya, maraknya aktivitas tambang ilegal di Parimo sulit diberantas karena diduga dibekingi oleh sejumlah oknum aparat penegak hukum (APH). Oleh karena itu, ia menyarankan kepada Bupati, Erwin Burase untuk menemui Kapolda dan Danrem mengkonsultasikan hal itu agar bisa terjalin sinergitas dalam upaya bersama menghentikan PETI.

Hal ini ia sampaikan kepada awak media usai kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang dilaksanakan DPR RI di aula lantai II Kantor Bupati Parimo, Selasa (17/6).

“Saran saya, Pak Erwin berkonsultasi dengan Kapolda dan Danrem, karena ada oknum-oknum yang terlibat dalam tambang emas ilegal. Supaya bisa sinergi, kalau tidak susah,” tegas Longki.

Ia menyebut, aktivitas tambang emas ilegal di berbagai titik di Parimo, termasuk di Desa Kayuboko, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius dan mengganggu sektor pertanian. Longki bahkan menyebut ada indikasi keterlibatan oknum dari institusi yang seharusnya menegakkan hukum.

“Berdasarkan pengamatan saya di Kayuboko dan wilayah lainnya, banyak oknum-oknum yang melindungi tambang emas ilegal di Kabupaten Parimo. Apakah baju cokelat atau baju hijau, itu sama,” ungkap mantan Gubernur Sulawesi Tengah ini.

Longki juga menyoroti keberadaan sejumlah warga negara asing (WNA) yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal di Parimo. Menurutnya, keberadaan mereka tidak lepas dari perlindungan oknum tertentu.

“Yang berani mendatangkan mereka-mereka (WNA) itu, oknum APH. Bukan WNA yang datang sendiri. Itu karena ada backing-nya,” tukasnya.

Sebagai mantan Bupati Parimo dua periode, Longki mengaku prihatin dengan kondisi saat ini. Ia mengingatkan bahwa dahulu aktivitas pertambangan di wilayah seperti Kayuboko hanya dilakukan masyarakat lokal dengan cara tradisional yang tidak merusak lingkungan.

Karena itu, Longki menyatakan mendukung penuh langkah Bupati Parimo, Erwin Burase, untuk menertibkan seluruh aktivitas tambang ilegal yang kini kian masif dan mengancam keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan di daerah tersebut.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *