Parigi, Harianpos – Proyek peningkatan ruas jalan Mepanga – Pasir Putih – Basi berlokasi di desa Ogomolos, kecamatan Mepanga, kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mendapat perhatian pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Parimo.
Pasalnya, pekerjaan jalan berbandrol Miliaran Rupiah bersumber dari APBD Provinsi tahun 2023 tersebut, hanya berselang beberapa bulan pasca diresmikan sudah mengalami kerusakaan sebanyak 26 titik.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidus) Kejari, Emelia Fitriani, S.H,.M.H mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan proses pengumpulan bahan yang berkaitan pekerjaan tersebut untuk ditelaah.
Emelia menjelaskan, apabila berdasarkan hasil penelaahan terdapat indikasi kejanggalaan, maka akan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.
” Terkait proyek jalan di Mepanga sementara kami lakukan telaah. Kami kumpulkan semua bahan dulu berdasarkan pemberitaan yang ada, jika dari hasil telaah ada indikasi ya kenapa tidak ( dilidik), ” jelas Kasipindus Kejari, Emelia ditemui di ruangannya, Kamis (19/09/2024).
Anleg Parimo Harap Peran APH Usut Proyek Ruas Jalan di Mepanga
Diberitakan sebelumnya, Anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng), Mohammad Fadli meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut tuntas proyek peningkatan jalan Mepanga-Pasir Putih-Basi, Desa Ogomolos yang diduga bermasalah.
Sebab, kata dia, fasilitas jalan yang seharusnya bisa dimanfaatkan masayarakat dalam waktu yang lama namun hanya belangsung beberapa bulan pasca diresmikan sudah mengalami kerusakan.
Olehnya, ia berharap peran APH bisa memberikan efek jerah, agar hal serupa tidak terulang pada pengerjaan proyek lainnya.
“Berkaitan dengan proyek yang diduga bermasalah hendaknya menjadi perhatian APH dengan melakukan tidakan tegas agar tidak terulang lagi hal-hal seperti ini,” kata Fadli di Parigi, Senin (26/8/2024).
Fadli menilai aspek pengawasan dan perencanaan oleh pihak dinas terkait tidak dijalankan dengan maksimal, sehingga berdampak terhadap kualitas proyek yang mudah rusak.
” Karena kalau perencanaan dan pengawasan dinas teknis maksimal saya yakin kontraktor bekerja sesuai spesifikasi. Tapi karena tidak makasimal dari dua aspek itu, sudah pasti hasilnya tidak beres,” urainya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga berharap proyek jalan ini menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Sulteng. Hal itu mengingat proses untuk mendapatkan proyek dengan nilai miliaran rupiah tidak mudah.
“Tentu kalau sudah bermasalah begini saya mempertanyakan pengawasan DPRD Provinsi Sulteng khususnya yang membidangi OPD terkait,” ungkapnya.
“Masa proyek dengan nilai kurang lebih Rp6 miliar begini tidak bisa dinikmati rakyat dalam jangka waktu lama. Seharusnya hal-hal seperti ini tidak terjadi,” sambung Fadli.
