Parimo, Harianpos – Menyikapi dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terhadap situasi kemananan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Parigi Moutong menggelar Focus Group Discution (FGD) bertempat di ruang rapat lantai II kantor Bupati, Kamis (08/09/2022).
Pada kegiatan ini dihadiri Kapolres Parigi Moutong AKBP Yudy Arto Wiyono, S.I.K, Ketua Pengadilan Negeri Parigi Yakobus Manu, S.H, Danramil Kasimbar Kapten Inf Syamsur Alam, para camat, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, serta asosiasi pasar sentral dan lembaga kepemudaan.
Pada kesempatan itu Wakil Bupati, Badrun Nggai mengatakan pelaksanaan FGD ini merupakan upaya menemukan solusi lewat dialogis bersama Forkopimda, agar kebijakan Pemerintah pusat menaikan harga BBM tidak akan berdampak terhadap Kantibmas di kabupaten ini.
“Melalui FGD ini pemerintah Daerah bersama unsur Forkopimda mencari solusi bagaimana dengan kenaikan ini tidak terjadi gejolak dimasyarakat
“Kita harus merapatkan barisan bagaimana Parigi Moutong dalam menghadapi gejolak terhadap kebijakan Pemerintah menaikkan bbm tidak terjadi hal hal yang anarkis di masyarakat,” ucapnya.
Badrun mengatakan akan terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak sekaitan menghadapi dampak kenaikan BBM tersebut, terutama ke Dinas Sosial mengenai berbagai bentuk penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat dan pelaku UMKM sebagai penguatan daya beli, dengan begitu diharapkan dapat mengendalikan inflasi.
Menurutnya, Pemda akan membuat skema tersendiri dalam upaya pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan, serta penyaluran dana bansos yang tepat sasaran. Olehnya, ia berharap agar masyarakat tidak terpancing terhadap isu-isu yang berlebihan tentang dampak kenaikan BBM.
“Saya jiga menghimbau pada masyarakat untuk tidak terpancing dengan isu nasional mengenai kenaikan harga bbm”. Ungkap Badrun dihadapan para peserta FGD.
Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar turut mengawasi penyaluran BBM dar Pertamina sampai ke pengecer, sehingga pendistribusianya bisa tepat sasaran dan terhindar dari oknum nakal.
“Sebagai langkah tegas nya dalam penertiban oknum nakal, pemda membentuk satgasus untuk menerima aduan dari masyarakat jika ada temuan oknum nakal yg sengaja mengalihkan distribusi BBM untuk kepentingannya apalagi keuntungan pribadi,” ujar Wabup. ***
Pewarta : Victor
