Parigi, Harianpos – Kepemimpinan Kapolres Parigi Moutong (Parimo), AKBP Heri Edrino Sihombing, mendapat sorotan terkait penanganan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan peredaran narkotika. Hingga hampir sebulan setelah serah terima jabatan (Sertijab) pada 16 Oktober 2026, belum terlihat langkah penindakan yang dinilai signifikan dalam memberantas kedua persoalan tersebut.
Sorotan itu disampaikan Sekretaris LSM Sangulara Sulawesi Tengah, Riswan B Ismail. Ia mendesak Kapolres Parimo segera menunjukkan langkah konkret dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal sekaligus mengungkap jaringan peredaran narkotika hingga ke tingkat bandar.
Riswan menilai, aktivitas PETI di Parimo semakin meluas dan diduga telah menjangkau hampir seluruh kecamatan. Kondisi tersebut membuatnya mempertanyakan keseriusan aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan dan penindakan di wilayah hukumnya.
“Peti di Parimo ini sudah sangat menjamur, hampir ada di setiap kecamatan. Sangat tidak masuk akal kalau polisi tidak mengetahui aktivitas tersebut,” kata Riswan, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, penertiban dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal merupakan kewenangan sekaligus tanggung jawab kepolisian. Karena itu, Polres Parimo diminta tidak sekadar melakukan pemantauan, tetapi mengambil tindakan nyata terhadap para pelaku.
Riswan juga menanggapi pernyataan Kapolres AKBP Heri Edrino Sihombing yang mendorong agar aktivitas pertambangan dapat dilegalkan.
Ia menegaskan, upaya legalisasi merupakan ranah pemerintah daerah bersama instansi terkait. Hal tersebut, kata dia, tidak boleh menjadi alasan bagi kepolisian untuk mengabaikan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan yang masih berlangsung tanpa izin.
“Kalau soal legalisasi, itu menjadi urusan pemerintah setempat. Tugas polisi adalah melakukan penertiban dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal,” ujarnya.
Selain PETI, Riswan turut menyoroti penanganan kasus narkotika di Parimo. Ia mempertanyakan belum terlihatnya pengungkapan jaringan bandar besar, sementara penindakan yang diketahui publik dalam beberapa bulan terakhir lebih banyak menyasar terduga kurir dan pengguna.
“Selama ini macam tidak ada penangkapan terhadap bandar di Parimo. Atau jangan-jangan memang tidak ada bandar di Parimo. Tapi kalau tidak ada bandar, kenapa peredaran narkotika di daerah ini seperti masif sekali?” tanyanya.
Ia meminta kepolisian menjelaskan kendala dalam mengungkap jaringan pemasok dan bandar narkotika. Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan menangkap pengguna maupun kurir, tetapi harus menyasar aktor utama yang mengendalikan peredaran barang terlarang tersebut.
Riswan berharap kepemimpinan AKBP Heri Edrino dapat menghadirkan langkah nyata dalam penegakan hukum di Parimo.
Ia meminta pemberantasan PETI dan pengungkapan jaringan bandar narkotika menjadi prioritas kepolisian, sehingga persoalan kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal dan ancaman peredaran narkoba dapat ditangani secara serius.*
