Parigi, Harianpos – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, resmi membuka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 di Aula Hotel New Oktaria, Kelurahan Masigi, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 3–4 November 2026, tersebut diikuti sejumlah wartawan dari berbagai media cetak, elektronik, dan daring.
UKW ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan integritas wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Dalam sambutannya, Erwin mengapresiasi seluruh pihak yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Menurutnya, UKW penting untuk memastikan wartawan memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, serta berpedoman pada kode etik jurnalistik.
Ia menegaskan, pers memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan demokrasi. Tidak hanya sebagai penyampai informasi, pers juga berperan sebagai pengawas sosial, ruang pertukaran gagasan, serta jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, pers juga menjadi mitra strategis pemerintah.
Melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, pers dapat membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah, mengetahui perkembangan pembangunan, sekaligus menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan terhadap pelayanan publik.
“Bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, keberadaan pers yang profesional sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Erwin juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital dan media sosial menghadirkan tantangan tersendiri bagi dunia jurnalistik.
Derasnya arus informasi harus diimbangi dengan kemampuan wartawan melakukan verifikasi fakta, menjaga objektivitas, serta menghindari penyebaran informasi bohong atau hoaks.
Menurutnya, wartawan tidak cukup hanya dituntut cepat dalam menyampaikan informasi, tetapi juga harus cermat, akurat, dan bertanggung jawab terhadap setiap berita yang dipublikasikan.
Ia menilai kompetensi wartawan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Sebab, informasi yang disampaikan pers memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat, pembentukan opini publik, hingga stabilitas sosial di daerah.Pada kesempatan itu, Erwin menegaskan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terbuka terhadap kritik dan masukan dari kalangan pers.
Ia mempersilakan wartawan menyampaikan kritik sepanjang bertujuan untuk kebaikan pemerintah, masyarakat, dan kemajuan daerah.
“Silakan dikritik selagi itu baik untuk pemerintah, baik untuk masyarakat, terutama untuk pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong. Kritik itu membuat kita selalu sadar dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers di Parigi Moutong selama ini telah terjalin dengan baik. Karena itu, ia berharap hubungan tersebut terus dipertahankan melalui sinergi dan kemitraan yang saling mendukung, tanpa mengabaikan tugas dan fungsi masing-masing secara profesional.
Terkait organisasi kewartawanan, Erwin juga berharap pelaksanaan UKW dapat mendukung proses lahirnya kepemimpinan definitif Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Parigi Moutong.
Ia memastikan pemerintah daerah siap bersinergi dan mendukung berbagai kegiatan positif yang dilaksanakan insan pers di daerah.
“Kami Pemerintah Daerah akan terus bersama-sama dengan teman-teman wartawan. Jika ke depan ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh teman-teman wartawan, kami siap mendukung dan bersama-sama,” ungkapnya.
Mengakhiri sambutannya, Erwin menyampaikan selamat mengikuti UKW kepada seluruh peserta. Ia berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan wartawan yang semakin profesional, kompeten, dan berintegritas dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia insan pers di Parigi Moutong semakin meningkat, sekaligus memperkuat peran pers sebagai bagian penting dalam mendorong pembangunan daerah yang terbuka, informatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.***
