Parigi, Harianpos – Implementasi program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase–Abdul Sahid, di bidang pelayanan kesehatan gratis melalui program “Sehat Bersama” mulai dipertanyakan.
Anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong, H. Wardi, menilai program tersebut belum menunjukkan dampak nyata di lapangan dan berpotensi disalahpahami masyarakat jika tidak dijelaskan secara tegas.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi IV bersama Dinas Kesehatan yang turut menghadirkan tiga direktur RSUD, yakni RSUD Anutaloko, RSUD Raja Tombolotutu, dan RSUD Buyule Napo’e, para kepala Puskesmas dari 23 kecamatan, BPJS Kesehatan, serta BPKAD, Senin (7/4/2026), di ruang Paripurna DPRD Parimo.
Menurut politisi PKB tersebut, masyarakat jangan sampai menganggap program “Sehat Bersama” hanya sebatas layanan ambulans gratis, sementara sebagian layanan kesehatan sebenarnya telah ter-cover dalam skema pembiayaan BPJS.
“Apakah program Sehat Bersama ini hanya persoalan ambulans gratis? Jangan sampai masyarakat menilai itu saja, sementara sebagian layanan sebenarnya sudah ter-cover BPJS,” tegas Wardi.
Ia menyebut terdapat dua turunan utama dari program “Sehat Bersama”, yakni layanan ambulans gratis untuk pemulangan jenazah serta layanan jemput bola oleh petugas Puskesmas bagi masyarakat miskin yang sakit parah dan terbaring di rumah. Namun, menurutnya, dua layanan tersebut belum berjalan maksimal di lapangan. “Faktanya, dua program ini belum maksimal dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Wardi juga menyoroti kebutuhan konsumsi bagi keluarga pasien yang menjaga di rumah sakit. Selama ini, konsumsi hanya ditanggung untuk pasien, sementara pendamping harus menanggung sendiri biaya makan.
Ia mendorong pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran khusus bagi keluarga pasien dari kelompok tidak mampu.
“Saran saya, minimal satu orang penjaga pasien dari keluarga miskin perlu ditanggung makanannya oleh pemerintah daerah melalui rumah sakit,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Sutoyo, mempertanyakan kejelasan cakupan program ambulans gratis untuk pemulangan jenazah, khususnya jika pasien meninggal di rumah sakit luar daerah.
“Apakah pemulangan jenazah dari luar daerah kabupaten atau luar Provinsi Sulawesi Tengah tetap ter-cover program Sehat Bersama?” tanyanya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Direktur RSUD Anutaloko Parigi, Irwan, menegaskan bahwa program “Sehat Bersama” bukan sekadar layanan ambulans gratis, tetapi juga bagian dari penguatan layanan kesehatan gratis melalui kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten dalam skema Universal Health Coverage (UHC).
Saat ini, cakupan layanan kesehatan gratis di Parigi Moutong disebut telah mencapai sekitar 88 hingga 90 persen. Artinya, menurut Irwan, masyarakat Parigi Moutong yang memiliki NIK seharusnya tidak memiliki alasan lagi untuk tidak mendapatkan layanan kesehatan gratis.
Ia menjelaskan bahwa program “Sehat Bersama” difokuskan pada layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS, termasuk pembiayaan pemulangan jenazah pasien yang meninggal di rumah sakit.
“Yang tidak ditanggung BPJS itu yang kita tanggung, supaya tidak terjadi dobel penganggaran. Ini juga menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran daerah,” jelas Irwan.
Ia menegaskan, dengan adanya program “Sehat Bersama”, tidak boleh lagi ada pungutan layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk biaya ambulans rujukan dari Puskesmas ke rumah sakit.
“Dari Puskesmas ke rumah sakit dibiayai, pemulangan jenazah juga dibiayai oleh daerah. Seharusnya tidak ada lagi pungutan,” tegasnya.
Terkait konsumsi pendamping pasien, Irwan menyebut khusus RSUD Anutaloko telah mengalokasikan anggaran bantuan makan bagi keluarga pasien dari kategori tidak mampu, minimal untuk satu orang penjaga pasien. Namun, menu yang diberikan mengikuti standar rumah sakit.
Sementara itu, untuk layanan ambulans gratis pemulangan jenazah, kata dia, saat ini cakupannya masih berlaku dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Ke depan, pemerintah daerah membuka peluang memperluas cakupan hingga luar daerah, jika kemampuan anggaran memungkinkan.
“Kalau ke depan anggaran cukup, kenapa tidak kita anggarkan juga pemulangan jenazah dari luar daerah,” katanya.
