Parigi, Harianpos – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Husen Mardjengi, memberikan catatan kritis terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam rapat yang digelar Selasa (7/4/2026).
Dalam penyampaiannya, Husen menegaskan tidak sependapat dengan anggapan bahwa kondisi keuangan daerah sedang sulit. Ia menyebutkan, berdasarkan data dalam LKPJ, justru terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp41 miliar serta surplus anggaran senilai Rp14 miliar.
“Saya tidak sependapat jika dikatakan daerah ini sulit keuangan. Faktanya ada SiLPA Rp41 miliar dan surplus Rp14 miliar. Namun di sisi lain, OPD, rumah sakit, hingga masyarakat yang membutuhkan program bantuan justru menjerit,” tegas Husen.
Menurutnya, besarnya SiLPA tersebut menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap perencanaan dan realisasi anggaran, terutama agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik. Ia menilai masih terdapat ketidaksinkronan antara kondisi fiskal daerah dengan kebutuhan riil organisasi perangkat daerah (OPD) serta masyarakat.
Selain menyoroti persoalan anggaran, Husen juga meminta Pemerintah Daerah melalui Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong agar berani bersikap tegas terhadap Pemerintah Pusat terkait kebijakan sistem zonasi sekolah.
Ia menilai penerapan zonasi belum tepat diterapkan di daerah seperti Parigi Moutong karena kualitas dan fasilitas pendidikan antar sekolah masih belum merata, berbeda dengan daerah perkotaan seperti DKI Jakarta.
Tak hanya itu, Husen juga menyinggung pelayanan rumah sakit milik pemerintah daerah yang dinilai masih kalah bersaing dibandingkan rumah sakit swasta. Padahal, menurutnya, rumah sakit pemerintah memiliki dukungan sumber daya serta anggaran yang cukup besar dari pemerintah pusat maupun daerah.
Ia juga mendorong Pemerintah Daerah agar lebih serius mengoptimalkan peran Perusahaan Daerah (Perusda) sebagai instrumen untuk menjamin kepastian pasar bagi komoditas masyarakat.
“Perusda harus benar-benar hadir menjadi solusi ekonomi daerah dan membantu memastikan hasil produksi masyarakat terserap dengan baik,” pungkasnya.
