Parigi, Harianpos – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Arnold, menegaskan agar tidak ada lagi Puskesmas yang memungut biaya ambulans kepada pasien dengan alasan apa pun, termasuk dalih biaya bahan bakar minyak (BBM).
Penegasan tersebut disampaikan Arnold saat rapat bersama Dinas Kesehatan dan jajaran Puskesmas, menyusul masih adanya keluhan masyarakat terkait pungutan biaya ambulans rujukan ke rumah sakit, Senin (06/04/2026), di ruang Paripurna DPRD Parimo.
“Silakan kalian rapat bagaimana teknisnya. Yang kami minta tidak ada lagi keluhan masyarakat di Puskesmas mana pun terkait pungutan biaya BBM ambulans bagi pasien. Karena ini juga menjadi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati,” tegas Arnold.
Ia menekankan, setelah rapat tersebut tidak boleh lagi ada masyarakat menyampaikan keluhan yang sama kepada DPRD. Jika masih ditemukan praktik tersebut, pihaknya akan merekomendasikan kepala Puskesmas bersangkutan kepada Bupati untuk diganti.
Pasalnya, selama ini masyaraka kerap mengutarakan keluhan serupa kepada anggota legislatif dari berbagai daerah pemilihan (dapil). Hal itu menunjukkan persoalan tersebut masih menjadi masalah serius di tingkat kabupaten.
Padahal, kata Arnold, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah mengalokasikan anggaran cukup besar melalui program “Sehat Bersama”, salah satunya untuk layanan ambulans gratis, termasuk pemulangan jenazah dari rumah sakit.
“Jangan sampai masyarakat menganggap program ambulans gratis yang menjadi program prioritas Bupati ini tidak benar hanya karena masih ada Puskesmas yang memungut biaya ambulans,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Parimo, Darmin, SKM., M.A.P., menegaskan kepada seluruh petugas pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas agar tidak lagi melakukan pungutan biaya ambulans dalam bentuk apa pun.
“Saya meminta agar kebijakan yang sudah kita susun dan komitmen bersama ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kita harus bisa memastikan apa yang disampaikan para anggota DPRD tidak lagi menjadi persoalan di lapangan,” katanya.
Ia menjelaskan, postur anggaran di Dinas Kesehatan telah disepakati sebelum dirinya menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan. Namun demikian, hal tersebut tidak menjadi penghambat bagi dirinya untuk berkreasi guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Ia juga mengungkapkan bahwa Dinas Kesehatan telah membahas sejumlah program pelayanan kesehatan bersama Bupati, termasuk rencana penganggaran konsumsi bagi satu orang anggota keluarga yang menjaga pasien di rumah sakit.
Selain persoalan pelayanan ambulans, Darmin menambahkan bahwa Dinas Kesehatan juga memfokuskan perhatian pada penanganan tingginya angka kematian ibu dan bayi yang masih menjadi persoalan utama di Kabupaten Parigi Moutong, serta peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan.
