Pemkab dan Pemprov Sulteng Selaraskan Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Stunting

Parigi, Harianpos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah memperkuat sinergi perencanaan pembangunan melalui penyelarasan program kerja yang berfokus pada percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan di Kabupaten Parigi Moutong, Kamis, 26 Februari 2026.

Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menyampaikan bahwa berbagai indikator pembangunan daerah menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025.

Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 14,20 persen pada tahun 2024 menjadi 13,51 persen. Sementara itu, prevalensi stunting turun dari 28,5 persen menjadi 22,30 persen.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 69,48 menjadi 69,99, sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah naik dari 3,50 persen menjadi 3,92 persen.

Capaian tersebut menjadi bukti bahwa berbagai program pembangunan mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Meski demikian, Bupati Erwin Burase mengakui tantangan pembangunan masih cukup besar.

Angka kemiskinan di Parigi Moutong masih tergolong tinggi, terutama di wilayah pegunungan seperti Kecamatan Tinombo, Palasa, dan Tomini yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem serta stunting.

Karena itu, Pemkab Parigi Moutong terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya peningkatan akses jalan desa sebagai upaya memperkuat konektivitas antarwilayah dan membuka peluang ekonomi masyarakat.

“Kami berharap adanya dukungan Pemerintah Provinsi dalam bentuk sinergi program dan penguatan sarana prasarana, termasuk dukungan alat berat untuk percepatan pembangunan berbasis swakelola,” ujar Bupati.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah dalam arahannya menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan harus diawali dengan perencanaan yang berbasis data yang akurat, valid, dan terintegrasi.

Seluruh pemerintah daerah, mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa, diminta menggunakan satu data kemiskinan agar seluruh program dan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran sesuai kategori desil masyarakat miskin.

Menurut Gubernur, fokus pembangunan ke depan harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan rumah layak huni, pemenuhan sandang dan pangan, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar.

Ia juga menyampaikan bahwa terdapat enam kabupaten di Sulawesi Tengah dengan angka kemiskinan di atas 12 persen yang menjadi prioritas intervensi Pemerintah Provinsi, termasuk Kabupaten Parigi Moutong.

“Keberhasilan pemerintah bukan diukur dari banyaknya program, tetapi sejauh mana kita mampu mengangkat masyarakat keluar dari garis kemiskinan,” tegas Gubernur.

Gubernur turut mengingatkan agar setiap perencanaan pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan kepentingan politik. Ia meminta koordinasi antara perangkat daerah provinsi dan kabupaten terus diperkuat, disertai verifikasi data kemiskinan hingga tingkat desa sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar efektif.

Melalui rapat kerja ini, Pemkab Parigi Moutong dan Pemprov Sulawesi Tengah menegaskan komitmen untuk menyelaraskan perencanaan program pembangunan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pos terkait