Parigi, Harianpos – Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Parigi Moutong (Parimo), Husen Marjengi, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Parimo menyusul masih maraknya temuan berulang pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sorotan tersebut disampaikan Husen dalam rapat pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025 yang digelar di ruang paripurna DPRD Parimo, Senin (9/2).
“Sejak awal paripurna saya sudah menyampaikan soal kesiapan OPD. Bahkan saya ingin bertanya, tapi bingung harus bertanya kepada siapa,” ungkap Husen di hadapan peserta rapat.
Menurutnya, Inspektorat memegang peran strategis sebagai pengawas internal, mulai dari proses penyusunan APBD hingga pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD. Setiap kegiatan, kata dia, seharusnya melewati pengawasan dan uji mutu sebelum dilaksanakan serta dipublikasikan kepada masyarakat.
Dengan pengawasan yang maksimal, lanjut Husen, seluruh kegiatan di lapangan dapat dipastikan sesuai perencanaan, sehingga potensi permasalahan baik berkaitan pertanggungjawaban anggaran maupun pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisasi.
“Faktanya, hampir semua OPD masih ditemukan masalah yang sama dan berulang. Ini menunjukkan Inspektorat belum siap secara maksimal untuk mengawal dan melindungi proses tersebut, sehingga temuan tetap muncul hingga masuk dalam LHP BPK,” tegasnya.
Tak hanya itu, Husen juga menyoroti minimnya keseriusan sejumlah OPD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Ia mengungkapkan, masih ada OPD yang bahkan tidak memegang dokumen LHP, sehingga kebingungan saat dimintai penjelasan oleh Pansus.
“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika ada temuan, seharusnya ada langkah tindak lanjut yang jelas dan terukur,” katanya.
Banyaknya temuan di OPD, lanjut Husen, semakin mempertegas pertanyaan mengenai fungsi Inspektorat. Apakah pengawasan hanya sebatas pembinaan tanpa tindakan tegas, sehingga persoalan yang sama terus berulang dan kembali menjadi temuan BPK setiap tahun.
“Saya sering bilang, kalau uang dipakai memang bisa saja dikembalikan. Tapi apakah ini tidak berisiko? Atau justru ada unsur kesengajaan? Ini yang perlu dijawab,” ujarnya dengan nada serius.
Husen berharap, dalam setiap pembahasan antara OPD dan Pansus DPRD, Inspektorat wajib dihadirkan agar dapat memberikan penjelasan langsung terkait persoalan yang terjadi di daerah.
Ia menegaskan, secara logika, temuan seharusnya semakin berkurang dari tahun ke tahun, bukan justru bertambah.
Di akhir pernyataannya, Husen menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh pihak untuk membangun Parigi Moutong dalam empat tahun ke depan.
“Bukan hanya OPD yang perlu disorot. Sekretariat DPRD juga harus mendapat perhatian serius, bahkan sangat mungkin temuannya lebih besar,” pungkasnya.
