Jakarta, Harianpos – Langkah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menjadikan sektor perikanan budidaya khususnya udang vaname, sebagai tulang punggung ekonomi pesisir mendapat dukungan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Audiensi strategis ini menjadi momentum penting bagi Parigi Moutong untuk naik kelas dari produsen lokal menjadi pemain utama ekspor nasional.
Dalam paparannya, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menegaskan bahwa daerahnya memiliki garis pantai terpanjang di Sulawesi Tengah, mencapai 510 kilometer, dan merupakan penghasil tambak udang vaname terbesar di provinsi tersebut. Namun, potensi besar itu belum sepenuhnya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Produksi udang vaname kami terbesar, tapi ekspor masih lewat Makassar. Kontribusinya terhadap PAD belum maksimal,” tegas Bupati Erwin.
Ia menyebut delapan sentra tambak potensial yang siap dikembangkan menjadi kawasan industri perikanan terpadu. Meski begitu, sejumlah hambatan masih dihadapi, seperti minimnya infrastruktur listrik, ketergantungan bahan baku dari luar daerah, belum adanya laboratorium uji residu untuk ekspor, hingga status lahan eks HBU KKP seluas 500 hektare di Tinombo Selatan yang dikuasai masyarakat tanpa legalitas.
“Kami berharap dukungan penuh dari KKP agar lahan ini dapat diolah secara legal dan produktif. Parigi Moutong siap menjadi pengungkit ekonomi daerah sekaligus bagian dari ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb. Haeru Rahayu menyambut baik langkah Parigi Moutong, sembari menegaskan bahwa kebijakan KKP sejalan dengan visi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan.
“Udang vaname adalah komoditas strategis. Sistem produksi dan ekspor harus sesuai standar internasional, tidak hanya kuat secara kuantitas, tetapi juga berdaya saing global,” ungkapnya.
Tb. Haeru juga menyoroti ketatnya standar ekspor global, terutama dari Eropa yang mewajibkan uji residu dan keamanan pangan. Meski dana dekonsentrasi sudah tidak tersedia, KKP berkomitmen untuk membuka ruang kolaborasi dalam penguatan laboratorium mutu di wilayah penghasil utama seperti Parigi Moutong.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah agar investasi sektor perikanan tidak memicu konflik kepentingan atau kerusakan lingkungan.
“Investasi harus taat regulasi, berpihak pada masyarakat pesisir, dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan,” tegasnya.
KKP juga membuka peluang menjadikan Parigi Moutong sebagai daerah prioritas program budidaya udang nasional, jika kesiapan teknis dan tata kelolanya tercapai.Audiensi ini turut melibatkan pejabat tinggi Ditjen Perikanan Budidaya KKP serta jajaran Pemkab Parigi Moutong.
Sejumlah pengusaha tambak udang besar juga hadir, menunjukkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.
Kolaborasi tiga pihak ini menjadi fondasi penting untuk membangun ekosistem perikanan budidaya yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi ekspor. *
Sumber: Prokim Setda Parigi Moutong
