Palu, Harianpos– Di tengah derasnya arus globalisasi dan perubahan lanskap politik lokal, anggota Komisi II DPR RI, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, menyerukan pentingnya membumikan praktik politik di tingkat lokal yang berpijak pada nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa.
Seruan ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yang digelar di Gedung Pertemuan Jalan Elang, Palu, Kamis (15/5/2025).
Kegiatan itu mengangkat tema relevan: “Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Implementasi Empat Pilar dalam Praktik Politik di Aras Lokal.”
Menurut Longki, tekanan globalisasi, pesatnya kemajuan teknologi, serta fragmentasi politik daerah merupakan tantangan serius bagi keberlangsungan politik yang berintegritas.
“Sosialisasi ini menjadi momentum strategis untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat integritas kepemimpinan lokal,” ujarnya.
Longki menegaskan bahwa Empat Pilar MPR RI—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—bukan sekadar simbol atau wacana normatif, tetapi harus diimplementasikan sebagai nilai kerja dalam praktik politik di daerah.
“Integritas politik tidak lahir dari regulasi semata, tapi dari fondasi nilai kebangsaan yang ditanam sejak awal,” katanya.
Dalam dua dekade terakhir, politik lokal dinilai terlalu transaksional, elitis, dan sering kali abai terhadap nilai-nilai ideologis. Dalam konteks itu, sosialisasi Empat Pilar dibaca sebagai upaya negara untuk menahan laju erosi nilai dalam politik elektoral.
Akademisi sekaligus pengamat politik lokal, Dr. Sahran Raden, turut hadir dan menyoroti pentingnya kontinuitas antara nilai dan tindakan.
“Politik yang bermartabat hanya bisa terwujud bila nilai-nilai luhur dijalankan secara konsisten di lapangan,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, sejumlah mahasiswa menyuarakan aspirasi terkait terbatasnya akses beasiswa pendidikan tinggi di daerah. Longki menyatakan, hal itu menjadi bagian dari mandat konstitusi yang harus diperjuangkan.
“Kami akan komunikasikan ke Komisi X, ke Ibu Nilam. Kami sudah bicara dengan anggota DPR RI lainnya dari Sulawesi Tengah. Kami punya komitmen untuk memperjuangkan ini bersama,” tegasnya.
Longki menutup kegiatan dengan harapan agar pemahaman terhadap Empat Pilar tidak berhenti pada seremoni tahunan. Menurutnya, membumikan nilai kebangsaan berarti menyematkannya dalam kebijakan, penganggaran, hingga pola hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
“Empat Pilar bukan sekadar simbol. Ia adalah arah moral dan fondasi politik kita hari ini,” tandas Longki.*
