Parigi, Harianpos – Angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menunjukkan tren peningkatan. Pemerintah Daerah (Pemda) pun mulai menyusun strategi percepatan penurunan angka kematian melalui dokumen perencanaan periode 2026–2030.
Upaya tersebut dibahas dalam Lokakarya I Penyusunan Dokumen Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak yang digelar Bappelitbangda Parigi Moutong di Lantai II Kantor Bupati, Senin (2/11/2026).
Dalam sambutan Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Krisdaryadi Ponco Nugroho, terungkap bahwa angka kematian ibu meningkat dari sembilan kasus pada 2024 menjadi 10 kasus pada 2025.
Sementara itu, kematian bayi baru lahir meningkat dari 54 kasus menjadi 70 kasus pada periode yang sama.
Lebih memprihatinkan, sepanjang 2024 hingga Agustus 2026 tercatat 25 kasus kematian ibu dan 190 kematian anak di bawah lima tahun. Sekitar 86 persen kematian anak terjadi pada masa neonatal atau 28 hari pertama kehidupan.
Bupati menegaskan, persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dan penanganan terpadu. Sebab, sebagian besar kematian ibu dan anak sebenarnya dapat dicegah melalui pelayanan kesehatan berkualitas, sistem rujukan yang cepat, serta dukungan keluarga.
Karena itu, percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak tidak dapat hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah kecamatan, desa hingga masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Parigi Moutong, Irdan, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, serta melaksanakan program secara terukur dan berbasis data.
Melalui lokakarya tersebut, Pemda berupaya memetakan situasi dan penyebab kematian ibu dan anak, menetapkan sasaran serta strategi penanganan, menentukan intervensi berdasarkan siklus kehidupan, sekaligus memperjelas pembagian peran masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Dokumen itu nantinya diharapkan terintegrasi dalam seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari RKPD, Renja, KUA-PPAS, RKA hingga DPA.
“Penguatan kualitas data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan juga menjadi bagian penting dari penyusunan strategi tersebut, ” ungkapnya.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pimpinan OPD lingkup Pemkab Parigi Moutong, para camat, kepala puskesmas, bidan, petugas lapangan keluarga berencana (PLKB), tenaga ahli, serta sejumlah mitra dan pemangku kepentingan lainnya.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong
