Parigi, Harianpos – Bupati Erwin Burase menyampaikan harapan besar agar program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat disinergikan untuk membantu masyarakat Parigi Moutong. Ia menyoroti persoalan infrastruktur, keterbatasan fiskal daerah hingga penanganan pascabencana.
Hal itu disampaikan Erwin saat menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Aula Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis (29/10/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Zulfinasran.
Bupati menjelaskan, Parigi Moutong memiliki bentang wilayah sekitar 512 kilometer, dari Sausu hingga Mangkoso. Kondisi geografis tersebut menghadirkan tantangan pembangunan, terutama banyaknya titik pantai rawan abrasi serta kebutuhan normalisasi sungai untuk mengantisipasi banjir.
Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah juga menghadapi tekanan. Belanja pegawai Pemkab Parigi Moutong hampir mencapai Rp1 triliun. Beban tersebut semakin bertambah dengan ancaman bencana banjir dan puluhan titik kebakaran hutan di wilayah utara.
Erwin juga meminta dukungan DPRD Sulteng untuk memperjuangkan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang belum disalurkan kepada Parigi Moutong sebesar Rp22,6 miliar.
Selain itu, ia mendorong penyesuaian pembagian hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan skema 60 persen untuk kabupaten dan 40 persen untuk provinsi.
“Ada dana DBH khusus untuk Parigi Moutong yang kurang salur atau belum dibayarkan oleh pusat sebesar Rp22,6 miliar. Ini hak masyarakat kami yang harus diperjuangkan bersama oleh provinsi,” tegas Erwin.
Persoalan lain yang disoroti adalah ketimpangan pembebanan pemeliharaan jalan. Menurutnya, sejumlah ruas jalan kabupaten turut menanggung beban lalu lintas transregional yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun provinsi.
“Jangan sampai masyarakat kami menilai pemerintah daerah dianaktirikan. Jalan di depan kita lebih banyak dimanfaatkan oleh fasilitas trans antar-daerah milik pusat/provinsi, tapi perawatannya dibebankan ke kabupaten,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Sulteng Moh. Arus Abdul Karim menyatakan komitmen lembaganya untuk mengawal dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Parigi Moutong.
Ia berharap kehadiran sejumlah anggota DPRD, termasuk unsur pimpinan komisi strategis, dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mencari solusi atas berbagai persoalan daerah.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun, menjelaskan bahwa persoalan kekurangan salur DBH dari pemerintah pusat sedang diproses secara bertahap. Penanganannya diarahkan untuk penyelesaian alokasi pada tahun anggaran mendatang.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Zainal Abidin, turut menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir.
Ia menekankan pentingnya kejelasan status kewenangan jalan, apakah menjadi tanggung jawab kabupaten atau provinsi, sehingga penanganan dan penganggarannya dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang penguatan koordinasi antara Pemkab Parigi Moutong dan DPRD Sulteng, khususnya dalam memperjuangkan dukungan fiskal, penanganan infrastruktur serta percepatan pembangunan daerah.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong
